Mataram
(Suara NTB) –
Pertumbuhan
ekonomi Kota Mataram yang mencapai 10,52 persen pada tahun 2012, rupanya masih
menjadi milik lapisan masyarakat tertentu saja. Masyarakat lapisan bawah
nyatanya belum bisa ikut merasakan meroketnya pertumbuhan ekonomi di Mataram.
Salah satu indikatornya, masih banyak masyarakat yang mendambakan bantuan
finansial dari pemerintah seperti raskin.
Anggota
Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik Thalib kepada Suara NTB, Jumat (26/4) kemarin mengatakan, pertumbuhan ekonomi
10,52 persen, seharusnya diimbangi dengan realisasi pendistribusian. Menurut
dia, peningkatan dari sisi ekonomi memang penting, tetapi kalau pendistribusian
ke masyarakat belum maksimal, hal itu tidak akan berarti apa-apa. Hal inilah,
lanjut dia, yang mestinya diperhatikan oleh Pemkot Mataram. Artinya, supaya
peningkatan pertumbuhan ekonomi itu benar-benar memberikan dampak positif
kepada masyarakat. Tidak hanya sekadar laporan tetapi tidak ada hasil yang
didapatkan oleh masyarakat.
Meskipun
pertumbuhan ekonomi, misalnya tidak bisa dinikmati oleh semua lapisan
masyarakat, tetapi setidaknya bisa merata dalam skup yang memang benar-benar
membutuhkan bantuan. ‘’Jangan hanya pada titik-titik tertentu saja yang
mendapatkan santunan dari Pemkot Mataram. Namun di sisi lain yang notabene
sangat membutuhkan, justru tidak kebagian,’’ terangnya.
Dewan,
kata dia, perlu mengingatkan kepada Pemkot Mataram bahwa pertumbuhan ekonomi
yang begitu tinggi di Mataram belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
‘’Ada memang saya lihat di kelurahan-kelurahan yang memberikan data yang sebenarnya
tidak sesuai dengan yang dilaporkan,’’ ujarnya.
Ia
mengimbau kepada Pemkot Mataram untuk tidak terlalu memaksakan diri mencatatkan
data-data yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di Mataram sementara
kondisi yang senyatanya di lapangan, belum menunjukan pertumbuhan ekonomi yang
dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Saat
ini, lanjut dia, banyak masyarakat yang mengeluhkan bantuan-bantuan Pemkot
Mataram masih ada yang tidak tepat sasaran. Pendataan dan pendistribusian harus
seimbang. Karena memang pendistribusian yang sering tidak merata. Sehingga
masyarakat yang seharusnya diintervensi kesejahteraannya akhirnya gigit jari.
Sehingga persentase pertumbuhan ekonomi itu terkesan dibuat-buat.
Masyarakat,
kata dia, mendambakan pendistribusian yang merata, yang langsung menyentuh
kepentingan masyarakat. Untuk itu, Pemkot Mataram perlu melakukan pendataan
ulang supaya data-data yang disampaikan adalah data yang riil, bukan data yang
dibuat-buat. Ia mengimbau supaya jangan dipaksanakan ada peningkatan tapi
justru masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. ‘’Jangan dibuat-buatlah
supaya hanya pihak-pihak tertentu saja yang senang,’’ tandasnya. (fit)
Komentar