RSM Sumbang Silpa Rp 10 Miliar Dewan Sesalkan Banyak Proyek Luncuran di Mataram


Mataram (Suara NTB) -
Pansus LKPJ menyayangkan adanya proyek luncuran di tahun 2012 lalu. Proyek yang gagal dilaksanakan tahun 2012 menjadi salah satu penyebab munculnya Silpa. Demikian dikatakan Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (24/4) kemarin.

Ia juga menyesalkan Silpa yang nominalnya justru meningkat dibandingkan tahun lalu. ''Tahun 2011 itu Silpanya 91,5 miliar, tahun 2012 malah naik jadi 103,86 miliar,'' terangnya. Berdasarkan keterangan Kabag Keuangan Setda Kota Mataram, Yance Hendra Dirra dalam rapat kerja dengan Pansus LKPJ pada hari sebelumnya, lanjut Nyayu, terungkap bahwa penyumbang Silpa terbesar adalah proyek luncuran penambahan bangunan untuk bangsal klas III RSUD Kota Mataram (RSM) sebesar Rp 10 miliar. Proyek ini tidak mampu dieksekusi oleh eksekutif, sehingga diluncurkan kembali pada tahun anggaran 2013 ini.

Selain proyek bangunan klas III RSUD Kota Mataram, proyek lain yang bernasib sama yakni proyek Pendopo Walikota Mataram. Proyek ini menyisakan anggaran Rp 2,9 miliar yang mana, ada bagian dari proyek itu yang belum selesai dikerjakan. Selanjutnya, proyek pengadaan tanah di Jalan Bung Hatta yang telah dianggarkan Rp 7 miliar pada tahun 2012 lalu.

Khusus untuk bidang pendidikan, Silpa juga terjadi lantaran proyek di SMPN 6 Mataram yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah pusat Rp 2,6 miliar terpaksa kembali ke kas daerah. Dinas Dikpora Kota Mataram, demikian Nyayu beralasan, tertundanya proyek ini lantaran terlambatnya kepastian bantuan tersebut.

DAK buku senilai Rp 995 juta juga gagal ditender pada tahun 2012 lalu. Alasannya, selain sudah akhir tahun, juknis mengenai DAK buku juga diklaim terlambat. Demikian pula halnya dengan dana siswa berprestasi yang diberikan Dewan sebesar Rp 1 miliar, tahun lalu hanya dipergunakan seperempatnya atau Rp 252 juta. Melihat sebaran silpa ini, kata Nyayu, Dewan sangat menyesalkan terjadinya hal ini. ‘’Ini indikasi program tidak jalan,’’ cetusnya.

Politisi PDI-P ini memastikan kalau tingginya Silpa ini bakal menjadi catatan Pansus kepada kepala daerah. (fit)
Nyayu Ernawat

Komentar