MUSIM
omprongan tembakau tahun ini, nampaknya mesti diwaspadai. Sebab, setiap kali
tibanya musim pengomprongan tembakau, petani tembakau kerap dibuat pusing
memikirkan bahan bakar apa yang harus digunakan. Umumnya, para petani omprongan
tembakau ingin menggunakan bahan bakar yang murah dan mudah didapatkan.
Keinginan ini, tidak lain untuk menekan biaya produksi seminimal mungkin, namun
hasilnya tetap maksimal.
Fenomena
petani omprongan tembakau dalam menjalankan aktivitas pengomprongan, ibarat
pepatah tidak ada akar rotan pun jadi.
Ogah menggunakan bahan bakar batubara sebagai bahan bakar alternatif pengganti
bahan bakar minyak tanah (BBMT), petani tembakau di Lombok mulai memburu elpiji
3 Kg. Batubara dianggap gagal lantaran kualitas bahan bakar ini yang
menyebabkan hasil pengeringan yang kualitasnya kurang bagus. Bukan kali ini saja petani tembakau pusing
memikirkan bahan bakar yang akan mereka gunakan.
Tahun-tahun
sebelumnya pun, petani tembakau sempat memanfaatkan kayu bakar sebagai
pengganti BBMT. Petani pengomprong tembakau menganggap, belum ada bahan bakar
yang lebih irit daripada BBMT. Sehingga, petani pengomprongpun potong kompas
dengan menggunakan kayu bakar. Tingginya kebutuhan akan kayu bakar untuk
keperluan omprongan tembakau, bukan tanpa risiko. Maraknya pembalakan liar yang
terjadi di sejumlah hutan di kawasan Pulau Lombok disebut-sebut berkaitan
dengan musim omprongan tembakau.
Seolah
tidak mau ambil pusing, petani omprongan mulai melirik elpiji 3 Kg untuk memenuhi
kebutuhan bahan bakar untuk omprongan tembakau. Ulah para petani omprongan ini,
tentu saja berpotensi menimbulkan masalah baru. Sebab, satu petani omprongan
membutuhkan sedikitnya enam tabung elpiji untuk keperluan pengomprongan
tembakau. Seperti halnya kayu bakar, tingginya kebutuhan tabung elpiji,
dikhawatirkan bakal menimbulkan gejolak pasar.
Harus
diakui, bahan bakar merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat peka dengan
reaksi pasar. Pada kondisi biasa saja, katakan, stok terlambat tiba di agen-agen
langsung berbuntut. Tidak saja elpiji menjadi langka, tetapi disertaijuga
dengan meroketnya harga elpiji 3 Kg. apalagi, kalau petani omprongan
benar-benar memburu bahan bakar subsidi untuk rumah tangga tersebut, jelas akan
mempengaruhi pasar. Apalagi sejumlah petani omprongan yakin, penggunaan elpiji
3 Kg, meski dilarang namun tidak akan diawasi secara detail, oleh pihak
kepolisian sekalipun.
Untuk
itu, harus ada solusi bagi para petani omprongan di NTB. Solusi ini, hendaknya
tidak merugikan para pihak, baik petani omprongan maupun kalangan di luar
petani omprongan. Pihak-pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan
Perdagangan harus segera melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya
aksi borong elpiji 3 Kg oleh petani omprongan. Para pihak terkait harus segera
melakukan koordinasi supaya apa yang menjadi hak rumah tangga miskin, yakni
elpiji 3 Kg tidak dirampas oleh pihak yang tidak berhak, seperti petani
omprongan. (*)
Komentar