Mataram
(Suara NTB) -
Menjelang
PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Mataram, diduga banyak calo yang
mulai berkeliaran. Modusnya, calo PPDB menawarkan kepada calon siswa baru dan
orang tua calon siswa baru. Dengan iming-iming bisa membantu calon siswa masuk
di sekolah-sekolah negeri.
Informasi
yang dihimpun Suara NTB menyebutkan,
calo PPDB masuk melalui pintu pejabat yang punya kedudukan cukup berpengaruh,
baik di lingkup Pemkot Mataram maupun di sekolah-sekolah. Tarif yang ditawarkan
untuk bisa mendapat satu bangku di sekolah negeri mencapai jutaan rupiah.
Menanggapi
gejala maraknya percaloan menjelang PPDB, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I
Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (11/5) mewanti-wanti Dinas
Dikpora Kota Mataram dan juga sekolah-sekolah negeri supaya selektif menerima
siswa. Artinya, lanjut dia, kalaupun ada rekomendasi dari pejabat, persyaratan
tidak boleh diabaikan. Misalnya persyaratan nilai. Kalau memang nilai siswa
yang bersangkutan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pihak sekolah
maka tidak perlu ada pungutan.
''Seperti
yang kita tekankan kepada masyarakat yang akan masuk sekolah, bahwa tidak ada
pungutan apapun,'' cetusnya. Untuk mengantisipasi praktik percaloan pada proses
PPDB, Dinas Dikpora bahkan Walikota Mataram diminta menempatkan petugas Satpol
PP di sekolah-sekolah untuk mengawasi kemungkinan terjadinya praktik percaloan.
''Jangan sampailah ada calo, anak-anak kita mau sekolah,'' ujarnya.
Ia
juga mengingatkan kepada para orang tua calon siswa baru supaya tidak terlalu
memaksakan kehendak harus bersekolah di sekolah negeri favorit sementara nilai
siswa bersangkutan tidak memenuhi standar nilai. ''Nah ini yang merusak,''
imbuhnya. Ia berharap Walikota mengeluarkan imbauan agar tidak menggunakan jasa
calo dalam proses PPDB.
Wayanpun
tidak menampik, dengan kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mataram,
tidak sedikit konstituennya yang meminta bantuan agar bisa masuk ke
sekolah-sekolah tertentu. Namun demikian, sambung politisi PDI Perjuangan ini
tidak mau gegabah langsung menuruti keinginan konstituennya itu. ''Ya saya lihat dulu nilainya. Kalau
memang terlalu jauh dari standar nilai sekolah yang diinginkan, maka saya
arahkan dia cari sekolah lain yang sesuai dengan nilainya,’’ demikian Wayan.
Komentar