Mataram
(Suara NTB) -
Tingkat
kepadatan penduduk Kota Mataram terus bertambah. Salah satu pemicunya diyakini
karena tingginya angka kelahiran. Di Mataram, jumlah penduduk telah mencapai
427 ribu jiwa. Meskipun ada BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana), namun tidak serta merta bisa mengendalikan jumlah kelahiran. Maka
tidak heran jika masih dijumpai adanya kelahiran anak keenam bahkan ketujuh di
masyarakat.
Kepala
BPPKB Kota Mataram, Lalu Sofyan Arsyad yang dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Rabu (1/5) kemarin mengatakan secara umum,
KB d Kota Mataram sudah berjalan baik. Saat ini, ber-KB, kata dia, bukanlah
suatu keharusan seperti dulu. BPPKB tidak bisa menghalang-halangi apalagi masyarakat
untuk memiliki anak lebih dari dua. Lagipula, bidang KB yang ada di BPPKB lebih
pada pengaturan jarak kelahiran anak. ‘’Kalau dia (masyarakat, red) mampu, ya
tidak apa-apa. Tapi bagi yang tidak mampu alangkah baiknya mengikuti KB
sehingga anak-anaknya bisa mengikuti pendidikan,’’ cetusnya.
Dalam
hal ini, masyarakat juga harus mengukur kemampuannya. Sebab, jika kepadatan
penduduk terus bertambah sebagai akibatnya tinginya angka kelahiran, bukan
tidak mungkinberpotensi menimbulkan kantong kemiskinan seperti keberadaan rumah
kumuh. Akibat-akibat seperti ini, mau tidak mau akan menjadi beban pemerintah
daerah, dalam hal ini Pemkot Mataram.
Mantan
Kepala Dinas Pendapatan ini menegaskan, sosialisasi tetap dilakukan pihaknya,
terutama kepada masyarakat yang kurang mampu. ‘’Bagi keluarga yang tidak mampu,
untuk obat-obatan semua kita gratiskan,’’ ucapnya. Sosialisasi kerap menyasar
daerah pinggiran. Sebab untuk di tengah kota, Sofyan mengklaim hampir tidak ada
masalah.
Ditempat
terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengatakan, di satu
sisi pemerintah memang tidak bisa memaksa masyarakat harus memiliki anak dua.
Apalagi, lanjut dia, budaya masyarakat sasak di Kota Mataram masih cenderung
punya anak lebih dari dua orang. Namun peran pemerintah, harus intens melakukan
sosialisasi. Walaupun memang, untuk mengubah pola pikir masyarakat membutuhkan
waktu yang panjang.
Politisi
PDI Perjuangan ini mendorong BPPKB terus memberikan pencerahan kepada
masyarakat tentang pentingnya ber-KB. ‘’Jangan sampai ada kata menyerah,’’
cetusnya. Adanya kelahiran anak keenam bahkan ketujuh di tengah masyarakat,
mengundang pertanyaan, seperti apa intensitas sosialisasi yang dilakukan BPPKB.
Wayan menyarankan BPPKB menggandeng kader Posyandu untuk mensosialisasikan
pentingnya KB. (fit)
Komentar