Mataram
(Suara NTB) –
Masih
banyaknya masyarakat yang belum menerima kompor dan tabung gas sebagai akibat
konversi minyak tanah ke gas, disesalkan oleh kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota
Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik Thalib kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (14/5) mengatakan, pihaknya
cukup memahami kesulitan masyarakat yang belum menerima tabung gas, ditengah
mahalnya harga minyak tanah non subsidi yang mencapai Rp 11 ribu per liter.
 |
Abdul Malik Thalib |
Ia
menduga, salah satu penyebab terjadinya hal ini lantaran data yang tidak
akurat. Ia bahkan mewacanakan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Koperindag Kota
Mataram, Wartan, SH., untuk mengklarifikasi berapa data penerima konversi yang
sesungguhnya. Sebab, banyaknya warga yang belum menerima tabung gas ini, bukan
isapan jempol belaka. Pihaknya bahkan pernah menerima pengaduan dari masyarakat
terkait masih ada tabung gas yang belum sampai ke masyarakat.
Beberapa
hari terakhir ia sempat menemukan ada data yang tidak sinkron dengan kenyataan
yang ada. Yang didata, lanjutnya, seringkali jumlahnya tidak berimbang dengan
jumlah yang seharusnya menerima bantuan. ‘’Jadi jangan sampai kesan kita
mengangkat jumlah masyarakat yang secara ekonomi meningkat, tapi pada
kenyataannya di lapangan justru tidak meningkat, melainkan tetap seperti
kondisi yang sebelum-sebelumnya,’’ terang politisi PKS ini.
Pendataan
yang dianggap kurang akurat ini akan menjadi catatan Dewan. ‘’Jangan hanya
pendataan secara acak yang kemudian penilaiannya menggunakan asumsi,’’ pintanya.
Malik mengatakan, ia akan ajak rekan-rekannya di komisi II untuk mencari data
yang sesungguhnya. Koperindagpun akan dipanggil supaya bisa memberikan data
yang sesungguhnya.
Koperindag
sebagai leading sektor penyaluran konversi minyak tanah ke gas ini diminta
mengawal bantuan tersebut. Tidak saja saat bantuan itu keluar, tetapi hingga
didistribusikan kepada masyarakat sehingga yang menerima juga jelas. ‘’Seringkali
di beberapa tempat ada masyarakat yang mendapat gas, padahal sebetulnya secara
ekonomis dia tidak membutuhkannya. Sehingga dialihkan ke orang lain dengan cara
menjual,’’ tandasnya.
Sebelumnya
diberitakan, warga Lingkungan Rembiga Barat Kelurahan Rembiga hingga saat ini
ternyata banyak yang belum menikmati konversi minyak tanah ke gas. Bahkan,
menurut Wakil Ketua RT 02 Lingkungan Rembiga Barat, Toha Bahtiar, tercatat 368
kepala keluarga yang belum mendapatkan jatah kompor dan tabung LPG 3 kg.
Akibatnya, warga yang sampai saat ini belum
kebagian tabung gas, terpaksa membeli minyak tanah non subsidi dengan harga
yang cukup mahal. Di tingkat eceran saja, minyak tanah non subsidi dijual
dengan harga sekitar Rp 11 ribu. (fit)
Komentar