PEMERINTAH
daerah melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) nampaknya harus mulai
bersiap-siap mengantisipasi kondisi menjelang bulan ramadhan. Sebab, ramadhan
tahun ini bisa dikatakan agak berbeda dengan ramadhan tahun lalu. Jika pada
umumnya, mendekati bulan ramadhan kerap diikuti naiknya harga kebutuhan pokok
masyarakat, tahun ini, tidak hanya kondisi tersebut yang bakal dihadapi
daerah-daerah. Kondisi ini akan diperparah dengan rencana kenaikan harga BBM
yang disinyalir bakal terjadi dalam waktu dekat ini.
Kondisi
di masyarakat yang cukup ''tertekan'' memikirkan kenaikan harga barang-barang,
terutama sembako belakangan ini, yang juga dihantui kenaikan harga BBM, harus
mulai diantisipasi sejak dini. TPID Provinsi NTB harus segera mencari solusi.
Tidak saja solusi mengantisipasi kondisi menjelang ramadhan dan pra kenaikan
harga BBM, tapi juga mengantisipasi kondisi pascapenyesuaian harga BBM. Dalam
hal ini, memang harus ada jalan keluar terbaik sehingga imbasnya tidak terlalu
besar.
Sebab,
momentum yang hampir bersamaan, antara rencana kenaikan harga BBM, bulan
ramadhan dan liburan sekolah diyakini akan memberi pengaruh yang cukup
signifikan bagi inflasi di daerah ini. Risiko naiknya harga BBM seperti yang
juga terjadi pada waktu kenaikan sebelumnya, menunjukkan tindakan spekulatif
seperti meningkatnya antrean BBM bersubsidi. Peningkatan ekspektasi masyarakat
menjelang penyesuaian harga BBM bersubsidi ini juga akan mendorong inflasi pada
level yang lebih tinggi.
Kondisi
ini bukan tidak mungkin akan berpegaruh pula terhadap daya beli masyarakat dan
kenaikan ongkos transportasi. Karenanya pengendalian ekspektasi masyarakat,
perencanaan tarif angkutan baru yang lebih hati-hati dan seksama serta
pengendalian stabilitas keamanan mejadi penting dalam menahan dampak kenaikan
harga BBM bersubsidi terhadap laju inflasi Provinsi NTB.
Wakil
Presiden Boediono sering mengingatkan kepada daerah-daerah bahwa ada lima poin
penting yang harus diwaspadai daerah-daerah untuk mengantisipasi tingginya laju
inflasi. Lima poin itu, menurut Wapres yakni pertama meningkatkan fungsi TPID
menjadi lebih efektif. Kedua, masalah logistik, terutama di bidang logistik
pangan. Baik dari sisi infrastruktur dan juga aturan pendukung kelancaran arus logistik
tersebut. Ketiga, yang harus diwaspadai dalam antisipasi inflasi daerah juga
masalah iklim usaha dan investasi. Bukan hanya yang bersifat jangka pendek,
namun jangka panjang. Karena itu, pimpinan daerah juga harus menelaah
faktor-faktor yang dapat memengaruhi dan menghambat inflasi tersebut. Keempat,
yakni masalah ketahanan pangan, yang menjadi komoditi utama yang memengaruhi
inflasi. Juga komoditi lainnya yang memengaruhi kelompok masyarakat miskin. Poin
kelima, menurut Wapres yang harus diwaspadai juga terkait sistem respon daerah
terhadap bencana, terutama dengan terjadinya perubahan iklim saat ini. Karena,
lanjutnya, adanya bencana akan cukup besar memengaruhi kestabilitasan inflasi
daerah.
Karenanya,
menyikapi ancaman inflasi menjelang bulan ramadhan yang diperparah dengan
rencana kenaikan harga BBM dan juga musim liburan sekolah, perlu ada
sinergisitas antara pemerintah daerah, pertamina serta aparat kepolisian dalam
rangka pengendalian risiko instabilitas ekonomi dan keamanan. (*)
Komentar