Mataram
(Suara NTB) -
Komisi
III mengendus adanya uang pelicin dalam penerbitan IMB (Izin Mendirikan
Bangunan) milik orang-orang tertentu di Mataram. Sejumlah indikasi dipaparkan
Komisi III DPRD Kota Mataram ketika menggelar rapat kerja (raker)bersama Dinas
Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang), Sabtu (8/6). Kepala Dinas
Takowasbang didampingi dua kabidnya terpojok akibatnya serangan Komisi III
dalam raker itu.
Ketua
Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, ST., yang memimpin jalannya raker
tersebut menyebutkan, bahwa ada indikasi tebang pilih dalam penertiban yang
dilakukan Dinas Takowasbang terhadap bangunan-bangunan yang diduga melanggar
aturan. Ia mencontohkan, penghentian pembangunan ATM yang dipersalahkan dengan
dalih menggunakan lahan parkir. Namun di lokasi yang lain seperti di depan toko
bangunan ternama di Sweta, justru ada bangunan ATM yang dibiarkan berdiri di
atas lahan parkir.
''Ada
kesan kalau yang punya orang kaya, dia bisa apa saja, bahkan Mataram juga mau
dibeli,'' ucapnya. Hal ini secara tidak langsung menjadikan proses pembangunan
di Mataram tidak sakral. Ditempat yang tidak boleh dibangunpun kerap dijumpai
ada bangunan. Sahram bahkan menantang Dinas Takowasbang untuk tidak
mengeluarkan izin sebelum RD (Rencana Detail) yang disebut-sebut menjadi
kendala Dinas Takowasbang dalam melakukan tindakan di lapangan.
Sayangnya
Dinas Takowasbang tidak berani menerima tantangan Komisi III. Supardi berdalih,
meski RD belum ditetapkan namun masih ada RTRW yang menjadi rujukan mereka
dalam mengambil tindakan.
Senada
dengan Sahram, anggota Komisi III, H. Zahiran Yahya mengatakan, regulasi
perizinan sudah jelas. Memang, fakta di lapangan menunjukkan indikasi adanya
tebang pilih. ''Ada yang bisa diselesaikan, ada yang bisa dipending dan ada
yang tidak bisa diselesaikan. Saya rasa pak kadis tahu itu,'' ujar anggota
Fraksi Partai Golkar ini. Ada kesan, sambungnya, kalau orang kaya dipermudah
dalam pengurusan IMB, sebaliknya kalau masyarakat yang apa adanya justru
dipersulit. ''Berdirilah di atas kaki pak kadis sendiri,'' demikian saran
Zahiran Yahya.
Sementara
itu, anggota Komisi III, Ahmad Tauhid dalam raker tersebut menuding koordinasi
Dinas Takowasbang dengan SKPD lainnya tidak berjalan baik. Nihilnya koordinasi
ini diyakini menjadi pemicu terjadinya pemotongan di tengah jalan, sehingga
tidak nyambung dengan kondisi saat ini. Dalam kesempatan itu, Tauhid mengajak
Kepala Dinas Takowasbang untuk buka-bukaan. ''Apakah ada tekanan sehingga
secara psikologis bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Buka saja disini, kalau
memang tidak boleh diekspose di media, off
the record saja, nanti teman-teman wartawan tidak akan menulisnya,'' pinta
politisi PKS ini.
Namun,
pertanyaan ini tidak mendapat jawaban sama sekali daram raker. Namun
dikonfirmasi usai raker, Supardi membantah adanya tekanan seperti penilaian
Dewan. ''Tidak ada tekanan, siapa yang berani menekan saya. Saya yang punya
kewenangan,'' kilahnya. Ia mengakui razia secara menyeluruh terhadap bangunan-bangunan
yang ada di Mataram memang belum dilakukan. Namun demikian sudah ada sebagian
bangunan liar yang ditindak. (fit)
Komentar