SENIN
(10/6) Pemprov NTB dan tiga investor yang akan mengelola dan memanfaatkan tiga
aset daerah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Penandatanganan MoU tersebut
masing-masing untuk pembangunan NTB
Convention Centre (NCC), Pembangunan Hotel Syariah di kompleks Islamic
Centre dan Pembangunan Rumah Kantor (Rukan).
Ketiga
bidang usaha ini jelas membutuhkan listrik yang tidak kecil. Terlebih Setelah
penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul
Majdi meminta para investor segera melakukan proses pembangunan sehingga
manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat. Artinya, dengan menyegerakan
membangun ketiga bidang usaha ini, persoalan listrik perlu dipikirkan oleh PLN
sebagai sebagai satu-satunya penyedia listrik di Mataram ini.
Jangan
sampai, setelah ketiganya rampung dikerjakan oleh investor, lantas persoalan
listrik justru menjadi penghalang operasionalnya. PLN harus tanggap terhadap
geliat kemajuan Kota Mataram khususnya dan NTB pada umumnya. Dari jauh-jauh
hari PLN harus mengantisipasi kebutuhan listrik. Lihat saja, maraknya
pembangunan ruko di Mataram. Pembangunan-pembangunan ini jelas membutuhkan
listrik.
Tidak
hanya ruko, beberapa hotel dalam skala cukup besar juga mulai dibangun di
daerah ini. Sejauh ini, ketertarikan investor menanamkan modalnya di NTB, masih
terfokus di Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB. Sehingga wajar kalau
kebutuhan listrik di Mataram paling besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya
di NTB. Apalagi dengan akan dibangunnya NTB
Convention Centre (NCC), Pembangunan Hotel Syariah di kompleks Islamic
Centre dan Pembangunan Rukan di atas aset milik Pemprov NTB.
Meski
progres pembangunan ketiganya tidak rampung dalam waktu dekat, namun hal ini
tidak boleh dianggap ringan. Sebab, selain faktor keamanan dan infrastruktur
pendukung seperti akses jalan, ketersediaan listrik juga sangat menentukan
kemajuan suatu daerah. Logikanya, bagaimana investor mau berinvestasi kalau
listrik tidak mendukung. Akhirnya, investasi yang masuk, adalah investasi
kecil-kecil yang kebutuhan listriknya tidak besar.
Rencana
PLN Wilayah NTB menyiapkan mesin pembangkit berkapasitas 30 MW, patut
diapreasi. Rencana ini diyakini merupakan bagian dari langkah antisipasi PLN
mengingat meningkatnya permintaan listrik. Terutama permintaan listrik dari
kalangan usaha. Baik perhotelan, property, convention hall maupun ruko.
Kalangan usaha tentu berharap bahwa rencana PLN menyiapkan mesin pembangkit 30
MW tersebut bukanlah sebatas rencana atau sebaliknya, rencananya yang
membutuhkan waktu panjang untuk mewujudkannya.
Kesiapan
PLN dalam memenuhi kecukupan listrik dari berbagai kalangan di NTB, tentu
diuji. PLN harus bergerak cepat. Jangan sampai investasi di daerah ini
terkendala persoalan listrik. (*)
Komentar