Mataram
(Suara NTB) –
Maraknya
pemasangan reklame di sejumlah titik strategis di Mataram, kini menjadi sorotan
Dewan. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, ST., bahkan menilai kondisi
Mataram sekarang tak ubahnya seperti hutan reklame. Kondisi ini, kata dia,
tidak sebanding dengan penerimaan dari reklame.
 |
Beginilah penataan reklame di salah satu sudut Kota Mataram, tepatnya di dekat pos polisi di jalan Pejanggik Cakranegara. Sejumlah reklame berjejer layaknya pohon. |
‘’Kita
tidak munafik, adalah kontribusinya tapi sangat kecil,’’ cetusnya. Politisi PAN
ini menuding hutan reklame ini terjadi lantaran tidak adanya koordinasi antara
Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) dengan Dinas Pertamanan.
‘’Trotoar disikat, damija dilanggar,’’ tandasnya. Kepala Dinas Takowasbang, Ir.
H. Supardi berkelit, untuk urusan reklame pihaknya tidak pernah dilibatkan.
Yang dilibatkan dalam menentukan titik pemasangan reklame, akunya, hanya Dinas
PU, Dishubkominfo dan kecamatan serta kelurahan.
Dikonfirmasi
Suara NTB, Senin (10/6) kemarin,
Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, MM., membantah
pengakuan Dinas Takowasbang. Untuk reklame yang melintang jalan, seperti bando
jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan megatron, Dinas Pertamanan selalu
melibatkan Dinas Takowasbang, Dinas PU dan Dishubkominfo Kota Mataram, Camat
dan Lurah. Sedangkan untuk reklame yang berbentuk baliho, banner dan spanduk,
katanya, memang menjadi kewenangan Dinas Pertamanan untuk memberikan izin.
Menanggapi
penilaian dari Komisi III, Makbul menyatakan, reklame jika ditata dengan baik,
justru dapat memperindah kota. Penataan inilah yang terus dilakukan oleh Dinas
Pertamanan untuk mengatur dan menertibkan reklame yang ada. Selain itu, reklame
juga dapat membantu dalam hal penerangan jalan umum atau penerangan taman.
Mantan Inspektur Inspektorat Kota mataram ini menegaskan, jumlah reklame yang
ada saat ini, masih dalam batas yang dapat ditolerir.
‘’Dinas
Pertamanan akan selalu mengatur dan menertibkan reklame sehingga tidak seperti
hutan reklame, tetapi justru akan semakin mempercantik kota,’’ pungkasnya. Sementara
itu, terkait penerimaan, makbul mengatakan, Dinas Pertamanan bekerja tidak
semata-mata hanya menghitung PAD yang masuk. Yang terpenting justru mengatur
reklame dengan baik agar kota menjadi cantik dan nyaman bagi semua pihak.
Makbul
menyebutkan, target penerimaan pendapatan dari reklame pada tahun 2012 lalu Rp
1,7 miliar dan terealisasi 102 persen. Tahun 2013 ini, target sedikit meningkat
menjadi Rp 1,75 miliar, dimana penerimaan sampai saat ini telah mencapai Rp 950
juta atau 56 persen. ‘’Insya Allah realisasi akan melampaui target,’’
tandasnya. (fit)
Komentar