MASALAH
yang dihadapi Kota Mataram terbilang sangat komplek. Tidak sebatas masalah
sosial, tapi juga masalah lingkungan. Sungai di Mataram nampaknya tidak hanya
tercemar dengan seabrek sampah rumah tangga yang dibuang ke sana, tapi juga
tercemar oleh aktivitas warga yang masih memanfaatkan sungai sebagai tempat MCK
(Mandi, Cuci, Kakus).
Tidak
perlu jauh-jauh mencari bukti, di Mataram saja, yang notabene daerah yang
paling maju di NTB, aktivitas yang sering disebut sebagai kegiatan BABS atau
buang air besar sembarangan masih terjadi. Sasarannya tidak hanya sungai tapi
juga lahan-lahan kosong. Fenomena ini tentu berseberangan dengan apa yang telah
menjadi program di Dinas Kesehatan untuk menihilkan BABS tersebut.
Ada
dua hal yang kemungkinan memicu terjadinya BABS. Pertama, mungkin ini sudah
menjadi kebiasaan yang masih sulit diubah. Kemungkinan kedua, warga yang buang
hajat sembarangan, seperti di sungai, karena mungkin tidak memiliki sarana MCK
di rumahnya. Memang, fakta di lapangan, khususnya di Kota Mataram, masih cukup
banyak warga yang buang hajat di sungai. Untuk ukuran daerah yang merupakan
ibukota provinsi, hal ini masih terjadi, tentu bukan hal yang membangkan.
Masalah
warga yang masih BABS kelihatannya memang sepele. Namun, jika dibiarkan terus
berlangsung, bahkan diabaikan, ke depan bukan tidak mungkin hal ini bakal
menjadi ancaman serius bagi Kota Mataram. Terlebih Mataram baru saja berhasil
merebut kembali Adipura setelah dua tahun berturut-turut gagal. Ini menjadi PR
Kota Mataram khususnya dan kabupaten/kota lain di NTB. Bagaimana betul-betul
mewujudkan program BABS nol.
Sebab,
kalau laporan di atas kertas pada sejumlah acara-acara seremonial, kerap
diklaim kalau Pemerintah sudah berhasil menekan angka BABS. Tetapi kenyataan di
lapangan, sangat mudah menjumpai aktivitas yang baik tersebut. Untuk mengajak
masyarakat mau beralih ke pola hidup bersih dan sehat, tentu tidak bisa hanya
sebatas ajakan. Ajakan tersebut harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan
prasarana pendukung seperti WC umum atau MCK umum.
Upaya
pemerintah membantu menyediakan sarana MCK juga harus disertai dengan
sosialisasi pentingnya pola hidup bersih sehat dan menggalakan sosialisasi
bahaya BABS tersebut. Selain itu, bantuan MCK juga harus terus dipantau supaya
kejadiannya tidak sama seperti yang baru-baru ini diberitakan media. Bahwa
sejumlah sarana MCK di Kelurahan Monjok menjadi mubazir lantaran tidak
dimanfaatkan oleh warga setempat yang tidak memiliki sarana MCK di rumahnya.
Warga
lebih memilih melakukan kegiatan MCK di sungai dekat tempat tinggal mereka. Ini
sama artinya, pemerintah telah gagal mengajak masyarakat menerapkan pola hidup
bersih sehat. Warga harus ditekankan untuk mau memelihara sarana MCK umum itu.
Sebab, jika tidak adarasa memiliki, ketika MCK itu kotor, akan ditinggalkan
kemudian warga kembali MCK di sungai. (*)
Komentar