RENCANA
Pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bantuan bagi warga miskin yang
tidak kebagian BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), saat ini harus
diakui merupakan solusi yang pas. Upaya ini diharapkan mampu meredam gejolak di
kalangan masyarakat miskin yang belum lama ini terpaksa hanya jadi penonton
warga yang berbondong-bondong mendatangi kantor pos untuk mengambil pencairan
dana BLSM yang merupakan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak
bersubsidi.
Menindaklanjuti
rencana ini, tentu harus ada data yang valid berapa jumlah warga miskin yang
tidak menerima BLSM. Untuk menjamin tersedianya data warga miskin yang dapat
dipertanggungjawabkan, pendataan ulang mutlak dilakukan dengan melibatkan
aparat pemerintah daerah di tingkat yang paling bawah, seperti RT dan
lingkungan. Mengapa harus melibatkan RT dan lingkungan, sebab, merekalah yang
paling mengetahui kondisi warganya, mana yang benar-benar miskin dan mana yang
terkatagori mampu.
Selama
inipun, ketika begitu banyak warga miskin justru tidak mendapatkan BLSM, orang
yang paling dipersalahkan adalah kepala lingkungan hingga Lurah dan Kepala
Desa. Padahal BLSM itu adalah program milik pemerintah pusat. Kecemburuan
sosial membuat warga miskin yang tidak kebagian BLSM, seolah tidak mau tahu,
apakah itu program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang mereka
inginkan, bagaimanapun caranya mereka juga harus mendapatkan hak yang sama
terhadap BLSM tersebut.
Gejolak
yang timbul akibat program dari pemerintah pusat ini, tidak boleh dianggap
enteng. Sebab, terbukti di beberapa daerah, warga miskin yang kecewa lantaran
tidak kebagian BLSM, bertindak anarkis. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bima,
warga membakar kantor desa setempat gara-gara tidak mendapatkan BLSM. Supaya,
dampak-dampak negatif seperti itu tidak terulang, nampaknya memang tidak ada
cara lain selain menganggarkan bantuan pengganti BLSM bagi warga miskin yang
tidak mendapatkan BLSM.
Pendataan
bagi warga miskin yang tidak mendapatkan BLSM harus dilakukan secara jujur dan
profesional. Jangan sampai, misalnya ada kedekatan keluarga lantas kepala
lingkungan mencantumkan keluarganya sebagai penerima bantuan pengganti BLSM
itu. Sebaliknya, warga juga harus jujur mengenai kondisinya. Kalau memang
mampu, jangan lagi menginginkan bantuan untuk orang miskin itu. Sebab, kalau
kondisi-kondisi seperti ini dibiarkan terus berlangsung, berpotensi menimbulkan
masalah nantinya. (*)
Komentar