NIAT
pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin yang terkena dampak
langsung kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan memberikan BLSM (Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat) sebetulnya langkah yang baik. Hanya saja, pada
tataran pelaksanaan di lapangan, justru terkesan amburadul. Tidak hanya di satu
dua kelurahan atau kecamatan, kekacau itu hampir merata di seluruh Indonesia.
Salah
satunya seperti yang terungkap di Lingkungan Melayu Tengah, Kecamatan Ampenan.
Warga yang semestinya berhak menerima bantuan karena memang kondisi
perekonomian keluarganya berada di garis kemiskinan, ketika pembagian BLSM
berlangsung, jusru terpaksa gigit jari. Sukiman, warga Melayu Tengah yang cacat
fisik sudah pasti tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Dengan kondisi
tersebut, maka sudah sepatutnya ia mendapatkan BLSM.
Namun
apa mau dikata, meskipun tidak kalah miskinnya dengan 77 kepala keluarga
penerima BLSM di Lingkungan Melayu Tengah, tetap saja Sukiman hanya bisa
menjadi penonton. Wajar kalau kemudian Kepala Lingkungan Melayu Tengah Fuad S
Bamasaq, SH., menyebut data penerima BLSM itu sebagai data siluman. Sebab, dari
150 KK miskin di lingkungannya, yang mendapatkan BLSM hanya setengah lebih.
Diberbagai
daerah terungkap data masyarakat miskin miskin yang kacau balau. Banyak pihak
yang semestinya tidak berhak menerima, justru diberikan BLSM, sedangkan yang
berhak menerima, malah luput dari BLSM. Lalu siapa yang harus disalahkan
terkait data ini? Sebagai lembaga resmi yang menerbitkan data secara nasional,
BPS adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kisruh data penerima BLSM
tersebut.
Sebab,
data BPS tidak disinkronkan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga banyak
penerima BLSM yang salah sasaran. Namun begitu, rupanya masyarakat tidak mau
tahu bahwa data penerima BLSM merupakan data dari BPS. Sebagai aparat
pemerintah di tingkat bawah, kepala lingkungan maupun Lurah kerap menjadi
sasaran aksiprotes dan kemarahan warga miskin yang tidak mendapatkan BLSM.
Mestinya,
jauh-jauh hari sebelum penyaluran BLSM ini, ada sosialisasi secara kontinyu
kepada masyarakat. Termasuk apa tujuan diberikannya BLSM serta darimana data
penerima BLSM itu. Sehingga tidak ada salah persepsi kepada aparat lingkungan
maupun kelurahan. Kekacauan data penerima BLSM ini menjadi puncak atas dugaan
pencitraan partai maupun pemerintah. Dengan amburadulnya data penerima BLSM
ini, bukan citra baik yang diterima pemerintah, tetapi betapa birokrat negeri
ini belum mampu menunjukkan performance terbaiknya.
Kedepan,
hal ini bisa dijadikan pelajaran. Bahwa dapat setiap penyaluran bantuan,
terlebih dari pemerintah pusat, data BPS harus dicek lagi kondisinya di
lapangan. Sebab, bisa saja, ketika dulunya dilakukan pendataan oleh BPS, KK
bersangkutan masih berkecukupan. Lalu karena faktor sesuatu dan lain hal,
banyak masyarakat menurun tingkat perekonomiannya menjadi miskin. Terhadap
fenomena bertambahnya jumlah warga miskin ini, pemerintah tidak boleh menutup
mata. Harus dilakukan pemutakhiran data secara berkala. Terlebih ketika ada
pemberian bantuan. (*)
Komentar