Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012, Walikota Sebut Realisasi Anggaran Surplus Rp 14,951 Miliar Lebih

Mataram (Suara NTB) -

Pemkot Mataram, Sabtu (29/6) mengajukan raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin sidang paripurna penyampaian raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2012 di hadapan sidang paripurna, Sabtu (29/6). Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha.

Mataram tahun anggaran 2012. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutannya di hadapan sidang paripurna di DPRD Kota Mataram, menyebutkan, meski dalam rencana anggaran dialokasikan defisit, namun  dalam pelaksanaannya mengalami surplus realisasi anggaran sebesar Rp 14,951 miliar lebih. Menurut Walikota, APBD 2012 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun capaian realisasi keuangan sebesar Rp 740,28 miliar lebih atau 91,31 persen dari anggaran sebesar Rp 810,75 miliar lebih.

 

H. Ahyar Abduh

Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2012 akan memberikan gambaran upaya dan kesungguhan Pemkot Mataram bersama masyarakat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pada sisi anggaran, sampai dengan perubahan APBD 2012, direncanakan defisit Rp 88,849 miliar lebih. Pendapatan dianggarkan Rp 721,899 miliar lebihp dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 755,234 miliar lebih atau 104,62 persen dari target yang ditetapkan. Terdiri dari, PAD dari target Rp 78,841 terealisasi Rp 95,877 miliar lebih atau 121,61 persen. Dana perimbangan dianggarkan Rp 530,572 miliar lebih, terealisasiu Rp 544,988 miliar lebih atau 102,72 persen serta lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan Rp 112,484 miliar lebih, terealisasi Rp 114.358 miliar lebih.

Sementara jumlah belanja dianggarkan Rp 810,748 miliar lebih, terealisasi Rp 740,283 miliar lebih atau 91,31 persen dari anggaran Rp 810,748 miliar lebih. Terdiri dari belanja pegawai dan belanja gaji dianggarkan Rp 426,835 miliar lebih, terealisasi Rp 399,983 miliar lebih atau 93,71 persen. Belanja hibah dianggarkan Rp 24,582 miliar lebih, terealisasi Rp 23,296 miliar lebih atau 94,77 persen. Belanja Bansos dianggarkan Rp 20,400 miliar lebih, terealisasi Rp 13,454 miliar lebih atau 65,95 persen. Belanja tidak terduga dianggarkan Rp 2,26 miliar lebih dan terealisasi Rp 50 juta atau 2,47 persen. Sedangkan belanja langsung dianggarkan Rp 336,904 miliar lebih, terealisasi Rp 303,498 miliar lebih atau 90,08 persen. Terdiri dari belanja pegawai yang dianggarkan Rp 57,26 miliar lebih, terealisasi Rp 52,326 miliar lebih atau 91,76 persen. belanja barang dan jasa dianggarkan Rp 121,161 miliar lebih, terealisasi Rp 115,793 atau 95,57 persen. dan belanja modal dianggarkan Rp 158,716 miliar dan terealisasi Rp 135,378 miliar lebih atau 85,30 persen.

Defisit tersebut, kata Walikota, karena adanya pembiayaan untuk proyek-proyek luncuran dalam kontrak multiyears dan penanggulangan biaya kenaikan gaji PNS. Menutupi defisit tersebut, dibentuk rekening pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun anggaran 2011 sebesar Rp 91,599 miliar lebih dengan realisasi 100 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 2,750 miliar lebih yang merupakan investasi penyertaan modal pada empat perusahaan daerah, yakni PT. Bank NTB, PDAM Menang Mataram, BPR LKP Ampenan dan PT. Jamkrida NTB dengan realisasi 100 persen.

.

Dalam pelaksanaan pengelolaan APBD 2012, Pemkot Mataram, demikian Walikota, telah melaksanakan prinsip efisiensi dan efektif. Sehingga dalam rencana anggaran dialokasikan defisit namun dalam pelaksanaannya mengalami surplus realisasi anggaran Rp 14,951 miliar lebih. Surplus ini merupakan selisih positif antara pendapatan dengan belanja pada laporan realisasi anggaran. Surplus ini terdiri dari surplus APBD Rp 15,634 miliar lebih dan defisit di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD Rp 683 juta lebih. Mengacu pada sistem pengelolaan APBD yang dilaksanakan Pemkot Mataram dengan peningkatan kemampuan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penekanan efisiensi dan efektivitas belanja, maka dalam pelaksanaan audit laporan keuangan yang diselenggarakan BPK RI, Mataram mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

''Terhadap hasil audit ini, sebagai pribadi tentunya kami belum merasa puas. Sebenarnya target kita itu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, masak mau WDP terus,'' tuturnya. Namun demikian, sebagai kepala daerah, hasil tersebut sudah cukup baik. Menyikapi belum optimalnya pengelolaan aset daerah pada tahun 2012, Pemkot Mataram telah melaksanakan inventarisasi aset bekerjasama dengan BPKP Provinsi Bali dalam membangun Simda barang milik daerah, dengan Unram dalam menyusun regulasi dan dengan KPKNL dalam penilaian tanah dan gedung yang belum memiliki nilai serta rekonsiliasi aset antara Simda barang milik daerah dengan Simda keuangan.

Hasil yang telah dicapai diantaranya tersedianya kartu inventaris ruangan, tersusunnya kartu inventaris barang dan rekonsiliasi data antara Simda keuangan dan Simda BMD per SKPD. Selain itu, beberapa aset tanah dan gedung yang belum ada nilainya tahun lalu, kini sudah memiliki nilai sesuai hasil penilaian KPKNL Mataram. Terhadap pidato Walikota Mataram, pimpinan sidang, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua I Wayan Sugiartha, meminta kepada para ketua fraksi untuk mengarahkan anggotanya guna menyusun pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Kesimpulannya, Dewan menerima raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2012 untuk dibahas oleh fraksi-fraksi Dewan. Sidang paripurna tersebut juga dihadiri jajaran Muspida, pimpinan SKPD serta 24 anggota DPRD Kota Mataram yang telah menandatangani daftar hadir dari total 35 anggota DPRD Kota Mataram. (fit/*)