Roadshow Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ke Sekolah-sekolah (1), Mustahil Sekolah Berkualitas Tanpa Partisipasi Masyarakat

DISKUSI - H. Didi Sumardi, SH., berdiskusi dengan Kepala SMKN 3 Mataram, Umar, S.Sos., MM., di ruang kerja Kepala SMKN 3 Mataram, Selasa (16/7) lalu.

Upaya sekolah-sekolah di Mataram menggali partisipasi masyarakat, tidak jarang dinilai sebagai pungutan yang tidak jelas juntrungannya. Mengurai benang kusut problem yang dihadapi dunia pendidikan, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi (HDS) menggelar roadshow ke sejumlah sekolah di Mataram. Ada enam sekolah yang dijadikan sampel. Dua SMKN, dua SMAN dan dua SMPN serta mendengarkan pendapat Dewan Pendidikan Kota Mataram. Rangkaian roadshow HDS ini berlangsung selama tiga hari, 16-19 Juli 2013.

SEKOLAH pertama yang dikunjungi HDS adalah SMKN 2 Mataram. Dalam penjelasannya Kepala SMKN 2 Mataram, Drs. Sahnan mengungkapkan, keberhasilan SMKN 2 Mataram menjadi salah satu SMK yang berkualitas, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. SMKN yang berlokasi di Jalan Pemuda itu dengan lima program keahlian, sudah pasti membutuhkan anggaran yang tidak kecil.

Dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) SMKN 2 Mataram membutuhkan tidak kurang dari Rp 3 miliar. Sementara, dari kebutuhan Rp 3 miliar ini, APBD Kota Mataram hanya sanggup ‘’menyumbang’’ sekitar 30 persen. Bosda, katanya, tidak cukup untuk mencapai RKAS tersebut. Kondisi ini cukup berat, mengingat jumlah siswa di SMKN 2 Mataram mencapai 1.300 siswa.

Karenanya, menggali partisipasi masyarakat adalah solusi yang paling pas untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Namun, tidak semua siswa dapat berpatisipasi karena sekitar 50 persen siswa SMKN 2 Mataram adalah pemegang kartu Jamkesmas. Sesuai Perwal, siswa pemegang kartu Jamkesmas tidak boleh dipungut biaya apapun. Dalam menggali partisipasi masyarakat yang tergolong mampu pun, pihak SMK 2 tidak memaksa. ‘’Bahkan ada yang tahun lalu masih menunggak sampai sekarang. Nilainya sampai Rp 200 juta,’’ sebutnya.

Kendati demikian, Sahnan mengaku masih banyak pihak yang belum mengerti kebutuhan sekolah secara nyata. Padahal, anggaran yang digalang dari partisipasi masyarakat itu, digunakan untuk mencukupi kekurangan sarana dan prasarana sekolah. Diantaranya untuk biaya praktik siswa, biaya mengikuti berbagai lomba baik tingkat lokal maupun nasional, praktik kerja industri hingga workshop.

Sahnan menegaskan, tidak mungkin SMKN 2 Mataram akan mampu mencapai kualitas yang baik tanpa ditopang oleh partisipasi masyarakat. Sekolah inipun telah membuktikan kualitasnya, dimana dari 10 besar siswa se-NTB yang meraih nilai UN tertinggi tahun 2013 ini, enam diantaranya berasal dari SMKN 2 Mataram.

Senada dengan SMKN 2 Mataram, SMKN 3 Mataram malah membutuhkan anggaran dua kali lipat anggaran SMKN 2 Mataram. Sekolah dengan 13 kompetensi keahlian ini, menurut Kepala SMKN 3 Mataram, Umar, S.Sos., MM., dalam RKASnya membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 - 6 miliar pertahun. Lebih parah dari SMKN 2 Mataram, SMKN 3 Mataram hanya mendapat anggaran 20 persen yang bersumber dari APBD Kota Mataram.

Selebihnya, sudah barang tentu sekolah berharap dari partisipasi masyarakat. Begitu banyak bahan praktik siswa yang harus disiapkan oleh SMKN 3 Mataram. Ia mencotohkan untuk kompetensi keahlian teknik perkayuan, untuk praktik, pihaknya harus membeli kayu yang harganya tidak murah. Begitupula dengan kompetensi keahlian yang lainnya. ‘’Palinng berat jurusan las dan teknik kayu. Kan tidak bisa kita praktik pakai lidi, harus pakai kayu. Besi juga mahal,’’ sebutnya.

Dari 1.474 siswa, menurut data dari SMK 3 Mataram, sekitar 524 siswa tergolong tidak mampu. Ini, lanjut Umar, merupakan komitmen pihaknya untuk mengakomodir siswa pemegang kartu Jamkesmas. Bahkan ia bertekad menghilangkan image bahwa sekolah favorit hanya milik orang kaya. ‘’Siapa yang mampu secara akademis, silahkah. Sekolah ini milik masyarakat,’’ pungkasnya.

Umar menyebutkan, mustahil SMKN 3 Mataram bisa eksis dan mencetak alumni-alumni terampil kalau tidak ada dukungan dari partisipasi masyarakat. Sampai saat ini, SMKN 3 Mataram tidak memiliki anggaran pemeliharaan. Sehingga, partisipasi masyarakat sangat penting artinya bagi peningkatan kualitas SMKN 3 Mataram. SMKN yang sarat dengan peralatan yang membutuhkan daya listrik, memiliki daya listrik 125.000 volt. Dengan daya sebesar itu, dana rutin yang diberikan Pemkot Mataram melalui APBD Kota Mataram untuk membayar tagihan listrik, hanya 2 juta. ‘’Padahal, sebulan kita bayar listrik sampai Rp 20 juta,’’ sebutnya.

Belum lagi, rasio alat praktik yang belum ideal. Di SMKN 3 Mataram, satu peralatan masih dikeroyok oleh 5 -7 siswa. ‘’Idealnya satu banding satu,’’ cetusnya. Selain itu, Peliknya persoalan yang dihadapi SMKN 3 Mataram, sampai-sampai Umar mengibaratkan, mengurus 13 kompetensi keahlian sama dengan mengurus 13 sekolah. Selain itu, SMKN 3 Mataram kini dihadapi pada persoalan kekurangan guru. ‘’Kita sulit dapat guru dengan keahlian yang spesifik,’’ keluhnya. Sehingga, mau tidak mau harus mengangkat guru honor. Sampai saat ini, jumlah guru honor di SMKN 3 Mataram mencapai 53 orang.

Menyiasati besarnya kebutuhan anggaran yang dibutuhkan SMKN 3 Mataram, dilakukan sharing dengan walimurid dengan pola menggali partisipasi masyarakat. Sebagai imbal balik, SMKN 3 Mataram telah membuktikan betapa partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. Sebagai bentuk penghargaan SMKN 3 Mataram terhadap partisipasi masyarakat, sekolah yang telah merakit sekitar 2.500 laptop, LCD dan komputer menjalin kerjasama dengan empat negara seperti Korea, kanada, Jepang dan Perancis. Selain itu, banyak perusahaan lokal merekrut tenaga kerja langsung ke SMK 3 Mataram. (fit/*)