Mataram
(Suara NTB) -
Rencana
pembentukan dua SKPD baru yang saat ini draf raperdanya telah masuk ke DPRD
Kota Mataram, nampaknya akan memberi harapan baru. Pembentukan BPMP2T (Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) misalnya. Dileburnya sub
bagian penanaman modal pada Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram dengan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat dengan prosedu yang tidak berbeli-belit.
Demikian
Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, menjawab Suara NTB di Pendopo Walikota
Mataram, Jumat (26/7) kemarin. selama ini ada kelemahan-kelemahan yang terjadi
terkait masalah perizinan dan sebagainya, diharapkan bisa diperbaiki dengan
dibentuknya BPMP2T. tujuannya, kata dia, adalah bagaimana meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. ''Prinsipnya adalah bagaimana Pemkot memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan prosedur yang tidak berbelit-belit,''
terangnya. Secara lebih teknis nanti akan dibahas lebih lanjut, yang penting,
demikian Ahyar, ada perda yang mengatur ke arah itu.
Sementara
itu, terkait pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ahyar
menjelaskan, selama ini apa yang menjadi target Pemkot Mataram agar opini
menjadi WTP, nyatanya belum bisa dicapai. ''Dan masalahnya itu-itu saja, salah
satu persoalannya adalah terkait masalah aset,'' imbuhnya. Untk itu, salah satu
kebijakan yang ditempuh adalah membentuk
satu badan khusus yang menangani masalah aset. Walikota mengakui masalah aset
ini cukup besar persoalannya, sehingga memerlukan penanganan khusus. ''Itlah
yang menjadi motivasi alasan mengapa Pemkot Mataram perlu membentuk satu
kelembagaan baru, yakni badan pengelolaan keuangan dan aset daerah,''
tandasnya. (fit)
Komentar