Wawancara Khusus Pimpinan DPRD Kota Mataram (3-Habis), Tingkatkan Kapasitas SDM, Pemkot Jangan Malu Belajar ke Provinsi

I Wayan Sugiartha

PREDIKAT WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) memang merupakan komitmen bersama antara eksekutif dengan legislatif. Mengapa Kota Mataram belum bisa mencapai predikat WTP, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, lebih karena persoalan SDM. Dalam wawancara khusus dengan Suara NTB, ia mempersilahkan Walikoat mewujudkan rencananya membentuk lembaga baru yang nantinya akan mengelola aset.

Namun yang terpenting untuk diperhatikan dalam hal ini adalah masalah SDM. Karena selama ini, kata Wayan Sugiartha, yang menjadi kendala dalam mencapai WTP dan juga diakui oleh eksekutif, memang masalah SDM yang akan fokus menangani aset ini. Pemkot Mataram tidak mempunyai SDM yang fokus mengurus persoalan aset. Hal ini juga pernah terungkap ketika Pansus Aset menyampaikan rekomendasinya. Bahwa memang di Kota Mataram SDM yang secara intens menangani masalah aset, memang masih sangat kurang.

‘’Jangan nanti kita bentuk lembaga baru tapi SDMnya sama, sama juga bohong,’’ ucapnya. Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang bakal fokus mengurus masalah aset, perlu ada pelatihan ataupun pendidikan khusus. Langkah ini dimaksudkan supaya SDM tersebut betul-betul fokus menangani masalah aset. Ia mewanti-wanti, jangan sampai SDM yang mengurus masalah aset nantinya, berasal dari latarbelakang pendidikan umum.

Wayan Sugiartha berharap, Pemkot Mataram bisa mencapai target WTP, tidak semata-mata karena akan dibentuk lembaga atau badan, tetapi penekanannya lebih kepada kesiapan SDM. Sementara itu, menyangkut BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang juga menjadi sandungan Kota Mataram mencapai target WTP, kata dia, karena rumah sakit yang memang baru. Dari sisi pengelolaan administrasi tentu juga masih baru. Kendati demikian, paling tidak, ada keinginan dari eksekutif dalam hal ini Direktur RSUD Kota Mataram untuk bagaimana memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dan administrasi. ‘’Malah saya sempat sarankan secara langsung kepada direktur, bila perlu lakukan kerjasama dengan BPK,’’ pungkasnya.

Untuk pembenahan sistem pengelolaan keuangan, ujar Wayan Sugiartha, tidak ada salahnya Pemkot Mataram terus belajar. Kalau saran yang disampaikan kepada Direktur RSUD Kota Mataram mau didengarkan, ia berkeyakinan ke depan administrasi BLUD tidak lagi menjadi temuan.

Solusi cepat yang ditawarkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini, adalah belajar atau melakukan konsultasi kepada Pemprov NTB yang telah dua tahun berturut-turut mendapatkan predikat WTP. ‘’Tidak ada salahnya kita bertanya, ndak perlu gengsi untuk ke arah yang lebih baik,’’ tegasnya. Selain Pemprov NTB, alternatif lain untuk belajar bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, bisa juga ke kabupaten lain seperti Lombok Tengah.

Tidak ada salahnya belajar ke Lombok Tengah maupun Pemprov untuk mengetahui dimana kelemahan Pemkot Mataram sehingga belum bisa mendapat predikat WTP. Pada bagian lain, Wayan Sugiartha melihat ada kesan predikat masih dianggap sebagai sebuah nilai politis. ‘’Hal ini yang saya kurang sepakat,’’ cetusnya. Seharusnya, apapun predikat yang diperoleh tiap daerah dari BPK, termasuk Kota Mataram karena memang daerah bersangkutan telah memenuhi norma-norma.

‘’Jangan hanya karena mengejar gengsi. Ya mohon maaf, kadang-kadang ada kepala daerah yang mengejar predikat itu hanya untuk kepentingan politis,’’ ujarnya. Seharusnya, pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Itu yang lebih penting. Wayan menggarisbawahi peningkatan kapasitas SDM sebagai kunci sukses Kota Mataram menuju predikat WTP.

Ia meminta Pemkot Mataram secepatnya melakukan konsultasi ke Pemprov NTB sebagai solusi jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, eksekutif diminta mulai merencanakan untuk mengirim SDM-SDM yang bakal ditugasi mengurus aset untuk menimba ilmu di luar daerah. (fit/*)