 |
Nyayu Ernawati |
Mataram (Suara NTB) -
Mengantisipasi bertambahnya jumlah penduduk
pascalebaran, masyarakat Kota Mataram yang mudik ke kampung halamannya
masing-masing diminta tidak membawa keluarganya. ‘’Karena apa yang kita
takutkan. Kalau ada lapangan pekerjaan, kalau tidak? Nanti menambah jumlah
pengangguran kan kasihan,‘’ ucap
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menjawab Suara NTB di kediamannya
di Mataram, Sabtu (10/8).
Ia khawatir gelombang pendatang yang tidak jelas
tujuanya datang ke Mataram berpotensi menambah jumlah gelangangan dan pengemis.
Nyayu mengimbau kalau memang di daerah masing-masing mereka memiliki pekerjaan,
ia berharap calon pendatang menetap saja di daerahnya. Sebab saat ini saja, Mataram
sebagai ibukota provinsi sangat banyak menjadi sasaran gepeng. ‘’Ini yang perlu
menjadi catatan bersama untuk memikirkan hal ini,’’ imbuhnya.
Jangan sampai, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, hadirnya
para pendatang yang sengaja dibawa oleh keluarganya ke Mataram justru menambah
jumlah pengangguran di daerah ini. Dengan bertambahnya jumlah pengangguran di
Mataram yang notabene adalah pendatang, mau tidak mau jelas akan menjadi beban
Kota Mataram.
Sebab, jika para pendatang menetap dalam jangka waktu
yang lama di Mataram, lambat laun mereka akan menjadi warga Mataram. Hal ini
dikhawatirkan pula berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Karena umumnya
para pendatang yang mengadu nasib ke kota, karena desakan faktor ekonomi. ‘’Lantas
kalau nantinya mereka tidak tercover dalam data Jamkesmas, malah akan menjadi
persoalan tersendiri,’’ katanya.
Karena memang saat ini, katanya, terkait bantuan
masyarakat miskin, di Mataram belum mencukupi untuk keseluruhannya. Misalnya
raskin, dari jumlah penduduk miskin yang ada, ternyata tidak semuanya
mendapatkannya. Sehingga kaling harus membagi secara merata. Kondisi Mataram
saat ini sudah cukup padat. Dengan luas Mataram yang hanya 61,30 meter persegi,
jumlah penduduknya kini telah mencapai 427 ribu jiwa.
Sehingga gelombang pendatang yang masuk ke Mataram
dikhawatirkan akan mengusik kenyamanan Kota Mataram dengan bertambahnya
kepadatan penduduk dan juga jumlah pengangguran. Untuk mengantisipasi lonjakan
jumlah penduduk yang notabene pendatang , ia mengimbau supaya aparat kelurahan
tidak buru-buru mengeluarkan surat keterangan kependudukan. ‘’Harus ada surat
pindah dari daerah asalnya. Kalau memang pindahnya karena pekerjaan yang jelas,
ya tidak masalah. Tapi kita berharap penerbitan surat keterangan kependudukan
dilakukan secara selektif,’’ tandasnya. (fit)
Komentar