 |
ADU ARGUMEN - Dengar pendapat Komisi II DPRD Kota Mataram dengan eksekutif, Senin (26/8) diwarnai adu argumen soal KMS. (Suara NTB/fit) |
Mataram
(Suara NTB) –
Komisi
II DPRD Kota Mataram dan eksekutif, Senin (26/8) kemarin, akhirnya
berhadap-hadapan dalam dengar pendapat terkait kisruh rencana launching pelayanan kesehatan gratis
kelas III di RSUD Kota Mataram yang dibanderol dengan ’’merek’’ KMS (Kartu
Mataram Sehat). Dalam pertemuan tersebut, Komisi II sempat meminta supaya
Pemkot Mataram menunda launching KMS.
Dewan khawatir pelayanan kesehatan gratis tersebut bakal berantakan karena
beberapa fasilitas pendukung belum siap.
Meski
terjadi perang argumen, toh akhirnya Komisi II ‘’menyerah’’ pada kengototan
pihak eksekutif yang mengaku kalau launching
KMS itu betul-betul sudah siap. Ketua Komisi II, Nyayu Ernawati menyatakan,
Dewan ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik. Politisi PDI
Perjuangan Kota Mataram ini melihat inti ketidaksiapan launching KMS terletak pada jumlah bed yang masih minim di RSUD
Kota Mataram, yakni hanya 30 bed.
Ia
khawatir kalau-kalau pasien akan membludak lantas tidak tertampung pada bed
yang ada. Sebab, seperti penuturan Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman
Mahaputra, bed akan siap sekitar Bulan Desember 2013. ‘’Lalu apa yang
dikerjakan sejak launching hingga
Desember,’’ tanya Nyayu. Anggota Komisi II, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi.,
menilai pelayanan kepada masyarakat dengan KMS, nanggung. Ia mengusulkan Pemkot
Mataram mendaftarkan masyarakat dalam program BPJS.
‘’Selama
itu semua untuk kepentingan masyarakat, tidak ada masalah tapi harus
disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran daerah, karena pemahaman masyarakat
yang namanya gratis itu benar-benar gratis,’’ demikian Yeyen. Menanggapi
’’serangan’’ pertanyaan Komisi II, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said,
MM., menyatakan, legislatif penuh dengan perhitungan ketika merencanakan launching KMS.
Setelah
ada kartu Jamkesmas dan Jamkesdapun, lanjut Makmur, masih ada saja masyarakat
yang mendatangi Bappeda dengan maksud minta diakomodir. ‘’Daripada kita
diam-diam, kenapa tidak kita luncurkan saja KMS,’’ terang Sekda. Pasien dari
RSUD Kota Mataram kini memang tidak boleh ditujuk ke RSUP NTB karena kelasnya
sama, yakni kelas B. Mengenai bed, Makmur menegaskan barangnya sudah ada .
‘’Bednya sudah ada, Cuma tempat naruhnya yang belum ada,’’ kilahnya sembari
menambahkan nantinya jumlah total bed di kelas III sebanyak 168 bed.
Direktur
RSUD Kota Mataram, menambahkan, mengiringi launching
KMS, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dikes Kota Mataram. ‘’Kalau overload
maka akan dirawat di puskesmas,’’ katanya. Sementara itu, Kepala Dikes Kota
Mataram, dr. Usman Hadi meyakini, tidak akan terjadi over kapasitas, meski
nantinya akan diberlakukan KMS. Ini mengingat, pada layanan Jamkesmas maupun
Jamkesda di Mataram, penggunaannya hanya sekitar 10 persen. (fit)
Komentar