Hari Ini Komisi II Panggil Sekda dan Empat Instansi

Mataram (Suara NTB) –

Rencana pemberlakuan KMS (Kartu Mataram Sehat) terus bergulir. Padahal di satu sisi, jangankan masyarakat, kalangan Dewanpun belum banyak mengetahui apa dan bagaimana cara kerja KMS itu. Berangkat dari kekhawatiran keberadaan KMS nantinya menimbulkan masalah baru, Komisi II DPRD Kota Mataram dalam rapat internal memutuskan Senin (26/8) hari ini, memanggil Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., berikut empat instansi lainnya.

Adapun empat instansi yang akan dipanggil lusa nanti, adalah Kepala Bappeda Kota Mataram, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Direktur RSUD Kota Mataram dan Dirut PDAM Menang Mataram. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menjawab Suara NTB di Kantor DPRD Kota Mataram. Pemanggilan Sekda Kota Mataram, Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan dan Dirut RSUD Kota Mataram, berkaitan dengan konsep KMS.

Pasalnya, lanjut Nyayu, hingga H-5 launching KMS tersebut, belum jelas siapa sasarannya. ‘’Nah ini yang membuat kami dari Komisi II ingin mendapatkan klarifikasi seperti apa konsep ruang kelas III gratis bagi masyarakat Kota Mataram,’’ katanya. Ia juga mempertanyakan masyarakat Kota Mataram yang mana yang bisa mendapat fasilitas ruang kelas III gratis.

Karena, dengan adanya penambahan Jamkesmas dan Jamkesda, tentu yang akan mendapat fasilitas ruang kelas III gratis. ‘’Diluar pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda, apakah semua warga Kota Mataram seperti di Puskesmas yang cukup menggunakan KTP saja bisa mendapatkan KMS. Nah ini yang belum jelas, kriteria-kriteria penerima KMS yang akan diluncurkan Pemkot Mataram.

Pada bagian, Nyayu menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi KMS. Hanya saja, ia tidak ingin masyarakat kebingungan dengan konsep yang belum jelas yang disampaikan oleh Dirut RSUD Kota Mataram maupun oleh Kadis Kesehatan Kota Mataram. Apalagi, 200 penyakit yang katanya tidak bisa dirujuk ke RSUD Kota Mataram, sampai saat ini belum diketahui. ‘’Apakah penyakit-penyakit seperti Ispa atau sakit perut yang tidak bisa dirujuk. Berarti penyakit-penyakit berat itu yang ditanggung oleh Pemkot Mataram,’’ tanyanya.

Politisi PDI Perjuangan ini melihat ketidaksinkronan antara besarnya potensi masyarakat memanfaatkan pelayanan gratis tersebut dengan ketersediaan bed yang terbatas di RSUD Kota Mataram. ‘’Ini yang kita perlu mendapat penjelasan sehingga masyarakat juga tidak bingung,’’ imbuhnya.

Sementara itu, pemanggilan Dirut PDAM Menang Mataram, menurut Nyayu terkait hibah air bersih melalui sambungan baru bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Komisi II, katanya, perlu mengetahui masyarakat mana saja yang mendapat hibah sambungan air bersih itu.

‘’Karena ada diberitakan di salah satu media massa, namun tidak semua masyarakat. Paling tidak kita ingin mendapatkan klarifikasi,’’ akunya. Komisi II ingin ada data yang jelas dan pasti mengenai masyarakat penerima, sehingga bisa dilakukan cross check di lapangan. Bahwa, masyarakat yang menerima program hibah sambungan air bersih adalah mereka yang membutuhkan terkait dengan kondisi yang kurang mampu.

Sebab, pascaberakhirnya Pansus Hibah sambungan PDAM, beberapa waktu lalu, nyatanya hingga kini belum ada informasi apapun dari PDAM. ‘’Kalaupun ada, itu kami baca dari salah satu media, tapi tidak secara utuh, hanya sepotong-sepotong. Hanya beberapa orang saja. Saya berharap bantuan ini benar-benar tepat sasaran,’’ tandasnya. (fit)