PEMKOT
Mataram, tanggal 31 Agustus mendatang rencananya akan me-launching program pelayanan kesehatan gratis kelas III di RSUD Kota
Mataram. Rencana yang hampir pasti dilaksanakan pada peringatan HUT Kota
Mataram ke-20, sejauh ini belum belum berjalan mulus. Berbagai apresiasi bahkan
ganjalan, menghadang pemberlakuan program yang dibanderol dengan judul Kartu
Mataram Sehat.
Meniru
jejak Jokowi dan Ahok yang lebih dulu telah me-launching Kartu Jakarta Sehat terlebih dahulu, justru mendapat
cibiran dari kalangan DPRD Kota Mataram. Bahkan, Ketua Komisi II DPRD Kota
Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., terang-terangan menuding bahwa Pemkot Mataram
belum siap menggratiskan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan gratis bagi
pasien kelas III di RSUD Kota Mataram dikhawatirkan akan menimbulkan masalah
baru.
Persoalan
baru yang kemungkinan bisa muncul adalah ketersediaan tempat tidur dan ruang
perawatan. Dengan digratisnya pelayanan kesehatan bagi pasien kelas III di RSUD
Kota Mataram, animo masyarakat akan meningkat. Kekhawatirannya itu bukan
masalah penggratisan pelayanan kesehatan, tetapi jika nantinya pasien yang ada
dirujuk ke RSUP NTB akibat RSUD Kota Mataram tidak mampu menampung pasien. Alangkah
baiknya jika fasilitas penunjang seperti tempat tidur dan ruang perawatan
disediakan dulu. Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa program ini dijalankan
setengah hati.
Tak
hanya itu, jenis penyakit yang akan mendapat tanggungan dalam program tersebut
juga belum banyak diketahui masyarakat. Dewan sanksi dengan anggaran Rp 2
miliar tersebut akan mampu mengcover semua biaya yang dibutuhkan. Apalagi Dirut
RSUD Kota Mataram mengaku kalau KMS itu belum jelas bagaimana implementasinya.
Termasuk
jika pasien rujukan kelas III yang notabene gratis, melebihi kapasitas, sudah
jelas akan dirujuk lagi ke RSUP NTB. Konsekuensinya, pasien rujukan pemegang
KMS jelas akan membayar. Sebab, sejauh ini belum ada kerjasama apapun antara
Pemkot Mataram, khususnya RSUP NTB dalam hal KMS. Dengan begitu, praktis KMS
yang akan di-launching Pemkot Mataram
sekitar dua pekan lagi, hanya berlaku hingga RSUD Kota Mataram.
Seharusnya
memang sebelum meluncurkan sebuah program, apapun namanya, harus dipersiapkan
dengan matang. Jangan sampai, hanya karena mengejar momen HUT Kota Mataram,
lantas Pemkot Mataram latah. Meniru program kartu Jakarta Sehat tanpa mempersiapkan
sarana pendukung. Seperti di RSUD Kota Mataram, ruang tambahan untuk kelas III,
saat ini sedang dalam proses pembangunan.
Menorehkan
prestasi pada momentum tertentu, katakanlah momen HUT Kota Mataram memang
penting, tetapi jauh lebih penting menunjukkan prestasi yang betul-betul
bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ujung-ujungnya tidak menimbulkan masalah
yang prinsip. (*)
Komentar