HAJAT
Pemkot Mataram untuk memenuhi tiga hak dasar masyarakat, yakni pendidikan,
kesehatan dan sanitasi, ternyata belum sepenuhnya, bisa terwujud. Yang paling
sering dijumpai di lapangan, menurut anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul
Malik Thalib, adalah masalah kesehatan. Seperti yang terjadi di Poskesdes
Karang Baru, Kecamatan Selaparang. Di sana, kondisi Poskesdes berikut sarana
dan prasarana pendukungnya, begitu memprihatinkan.
Ia
berharap pihak eksekutif memperhatikan hal ini dengan lebih serius. Tidak
sekadar fasilitas untuk persalinan, tetapi juga fasilitas umum lainnya. Sebab,
Poskesdes maupun puskesmas pembantu (pustu) merupakan ujung tombak pelayanan
kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, setidaknya sebelum masyarakat
berpikir untuk ke Puskesmas bahkan rumah sakit.
‘’Apalagi
Poskesdes itukan menerima kapan saja,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (26/8) kemarin. Malik
berharap, Pustu-Pustu yang ada di Kota Mataram, ke depan supaya dilengkapi
dengan tenaga medis yang bukan sekadar perawat. ‘’Bila perlu dokter kalau
memang ada,’’ katanya. Legislator dari Fraksi PKS ini melihat, cara itu cukup
baik untuk mengurai penumpukan pasien yang kerap terjadi baik di Puskesmas,
lebih-lebih di rumah sakit.
‘’Sayangkan
sudah dibuat kalau tidak digunakan,’’ imbuhnya. Pada hari-hari tertentu,
katanya, seperti hari Senin, kerap terjadi penumpukan pasien, sehingga terkesan
lama dilayani. Malik yakin jika sarana Poskesdes ataupun Puskesmas
dimaksimalkan, pelayanan kepada masyarakat tentu akan optimal. Poskesdes, kata
dia, dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut
Malik, selama ini Pemkot Mataram hanya berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan
di rumah sakit dan puskesmas, tetapi pelayanan kesehatan di tingkat yang paling
bawah, seperti di Poskesdes, terkesan dilupakan. Ia mengingatkan kepada
eksekutif agar fasilitas yang diberikan untuk mendukung pelayanan di Poskesdes
tidak seadanya. (fit)
Komentar