Mataram
(Suara NTB) –
Kekesalan
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram terkait rencana eksekutif melaunching KMS (Kartu Mataram Sehat) pada
peringatan HUT Kota Mataram, 31 Agustus mendatang, rupanya telah mencapai
klimaks. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada
wartawan di Mataram, Senin (19/8) menyatakan, akan memanggil eksekutif.
‘’Akan
saya bicarakan dengan internal Komisi II untuk rencana pemanggilan eksekutif ini,’’
katanya. Dewan, menurut Nyayu ingin mendengarkan penjelasan resmi dari Pemkot
Mataram terkait hal ini. Pasalnya, dari pernyataan Sekda maupun Dirut RSUD Kota
Mataram menyiratkan ketidaksiapan Pemkot Mataram ‘’mengadopsi’’ program Kartu
Jakarta Sehat yang dipopulerkan oleh pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
dan Wakilnya Basuki Tjahja Purnama tersebut.
Ketidaksiapan
itu, sambung Nyayu terlihat dari penambahan 60 bed yang diyakini tidak akan
mampu mengcover pasien rujukan dari puskesmas. ‘’Sekarang saja belum
diberlakukan KMS, kelas III itu (di RSUD Kota Mataram, red) selalu penuh,’’
ujarnya. Politisi PDI Perjuangan ini menangkap kesan bahwa Pemkot Mataram
terlalu terburu-buru ingin melaunching
KMS. Bahkan, rencana launching yang
bertepatan dengan HUT Kota Mataram ke 21 tersebut, menurutnya, cenderung
mengejar momen, ketimbang mempersiapkan program ini dengan matang.
‘’Momentum
memang perlu, tapi kalau belum siap, buat apa dipaksanakan, nanti dululah kalau
bangunan tambahan untuk ruang kelas III sudah selesai dibangun,’’ imbuhnya. Ia
khawatir langkah yang buru-buru ini justru akan berdampak pada kualitas
pelayanan kepada pasien. Jangan sampai, tegasnya, setelah dilaunching nantinya,
program KMS tidak langsung dijalankan. ‘’Usai dilaunching harus langsung dijalankan. Buat apa dilaunching kalau misalnya pelaksanaannya
tahun depan,’’ terangnya.
Sebetulnya,
kata Nyayu, sebelum dilaunching,
eksekutif harus mengekspose terlebih dahulu rencana tersebut kepada Dewan. Pasalnya,
Dewan telah menganggarkan Rp 2 miliar untuk program pelayanan kesehatan gratis
di kelas III RSUD Kota Mataram. ‘’Kita ingin tahu juga anggaran Rp 2 miliar itu
sampai mana. Karena kalau ada apa-apa nanti, pasti kita juga yang dicari-cari
sama masyarakat,’’ tandasnya.
Komentar