Mataram (Suara NTB) -
Jumlah PKL, terutama di Kota Mataram diprediksi
meningkat pascalebaran. Ini tidak terlepas dari kebijakan Pemkot Mataram yang memberikan
kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat kecil guna berjualan di
wilayah-wilayah yang ada di Kota Mataram. Apalagi Walikota telah menentukan
titik-titik PKL. Ini terdengar oleh keluarga PKL, terutama yang berasal dari
Pulau Jawa dan Sumatera.
Demikian disampaikan Ketua DPW APKLI NTB, Irwan
Prasetya kepada Suara NTB di sela-sela menghadiri open house
Walikota Mataram. Mereka, katanya, sudah mulai berbondong-bondong datang ke
Mataram untuk mencari rezeki. Ditambah lagi dengan tamatan perguruan tinggi
negeri dan swasta yang setiap tahun tidak bisa tertampung di sektor formal,
akhirnya menyasar sektor informal. Antara lain menjadi PKL. Ia mengaku, sudah banyak masyarakat yang mendaftar ke APKLI untuk menjadi PKL. ‘’PKL ini kelihatannya kecil tetapi penghasilannya cukup
menjanjikan, sehingga APKLI, berjuang untuk membuatkan regulasi bagi PKL,’’ terangnya.
Tahun 2012 terbit dua regulasi, yaitu permendagri dan
peraturan presiden. Ini, sambung Irwan, cukup
membuat PKL di Indonesia, khususnya di Mataram terlindungi secara hukum. APKLI
memprediksi jumlah PKL akan terus meningkat. Terlebih lagi kecenderungan
masyarakat Kota Mataram yang disibukkan dengan rutinitas di kantor sehingga
tidak sempat memasak untuk keluarganya. ‘’Mereka ingin makan dengan yang siap
saji, minuman, makanan, jajanan. Fenomena ini membuat masyarakat tertarik
menjadi PKL,’’
tambahnya.
Karenanya, APKLI
mengajak pemda berpikir bagaimana solusi mengatasi membludaknya
jumlah PKL yang masuk ke Mataram. Menurut catatan APKLI, penambahan jumlah PKL
di Kota Mataram, setiap tahun meningkat antara 10 -20 persen. ‘’Sekarang lebih
melonjak lagi,’’ cetusnya. Hal ini tidak terlepas dari tingginya angka
pengangguran yang tidak bisa tertampung di sektor formal.
Katanya, sektor formal paling banyak bisa menyerap
tenaga kerja hanya 25 persen setiap tahun. ‘’Sementara
sisanya 75 persen akan lari kemana? Yang paling gampang dilakukan adalah
menjadi PKL,’’
kata Irwan. APKLI mencatat, jumlah PKL saat ini sekitar 4.700. Jumlah ini
meningkat pesat dibandingkan tahun lalu yang hanya 4.200 PKL. Bahkan, jumlah ini diyakini bakal bertambah pascalebaran.
Sebab, PKL yang mudik lebaran ke kampung halamannya di
Pulau Jawa, sekembalinya ke Mataram umumnya akan membawa serta keluarganya. Pada bagian Lain Irwan
menyebutkan, titik PKL yang telah
dipetakan di Mataram, kata dia, sekitar 82 titik. Yang menetap 38, sisanya
adalah PKL yang tidak menetap. APKLI mengusulkan sebaiknya pemerintah mencari
alternatif lokasi baru sehingga sudah dipersiapkan sebelumnya.
‘’Jangan dibiarkan mereka memilih sendiri, membangun
sendiri, sudah itu dibongkar ribut, tidak dibongkar kumuh,’’ ujarnya. Sehingga
sebaiknya Pemkot Mataram melalui Diskoperindag Kota
Mataram, mulai sekarang seharusnya sudah menentukan titik-titik yang bisa
ditempati PKL. Sebab penambahan PKL
lebih sering tidak mengenal waktu. Bahkan bisa jadi bertambah setiap hari.
‘’Kalau
pemerintah tidak punya tangan yang kuat untuk mengatur PKL, bisa kewalahan. Yang terdata oleh APKLI 4.000-an PKL sekarang ini, sementara yang memiliki KTA baru 2.000-an
lebih,’’
ungkapnya. Keberadaan PKL di Mataram dipastikan berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan
ekonomi di ibukota provinsi ini. (fit)
Komentar