Mataram (Suara NTB) –
Pemkot Mataram berkomitmen menempatkan pejabat yang
mampu menyelesaikan karut marut persoalan aset yang membuat Mataram langganan
mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Komitmen ini tergambar dari
jawaban eksekutif pada sidang paripurna di DPRD Kota Mataram, Rabu (31/7)
kemarin.
Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang
mewakili Walikota pada sidang paripuran yang dihadiri oleh 23 anggota DPRD Kota
Mataram dari total 35 anggota Dewan yang ada, mengungkapkan, saran sejumlah
fraksi diantaranya Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, agar Pemkot
Mataram menempatkan para pejabat sesuai dengan keahliannya dalam mengelola
keuangan dan aset daerah, sejalan dengan kebijakan Pemkot Mataram dalam
menyelesaikan persoalan aset yang belum tertangani dengan baik.
Hal ini diharapkan menjadi langkah konstruktif dalam
memulai mengelola semua aset milik Pemkot Mataram. Sedangkan mengenai Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu, kata Mohan, akan melayani
semua jenis perizinan. Untuk itu, dalam implementasinya nanti, eksekutif akan
mengupayakan seoptimal mungkin pelayanan perizinan melalui pelayanan perizinan
melalui sistem yang memudahkan masyarakat.
‘’Prinsip-prinsip pelayanan yang mudah, cepat, murah
akan menjadi perhatian kami dan ini akan menjadi komitmen kita bersama dalam
menciptakan iklim investasi di Kota Mataram,’’ ujarnya. (fit)
Komentar