PEMKOT Mataram nampaknya harus mengantisipasi kondisi
pascalebaran. Sebab, APKLI memprediksi bahwa jumlah PKL pascalebaran ini hampir
dipastikan bertambah signifikan. Kondisi ini bukan terjadi tahun ini saja,
tetapi tahun-tahun sebelumnya juga telah berlangsung sehingga berdampak pada
menjamurnya PKL di Mataram.
Ada fenomena yang kerap terjadi setiap kali usai
lebaran. Warga Mataram yang mudik ke kampung halamannya, sering
mengikutsertakan sanak keluarganya untuk mengais rezeki di Mataram. Banyaknya
PKL yang sukses mengadu nasib di ibukota
Provinsi NTB ini rupanya menjadi kabar berantai dari mulut ke mulut antara PKL
dengan sanak keluarga maupun kawannya yang berada di luar Mataram. Terutama
yang berasal dari Pulau Jawa.
Sehingga tidak
heran kalau penambahan PKL di Mataram ini terjadi setiap saat. Lihat saja PKL
yang ada di Mataram, kebanyakan berasal dari Jawa dan memang mereka sukses
menjalankan usahanya di Mataram. Apalagi ada kebijakan dari Pemkot Mataram yang
memang mengapresiasi kehairan PKL. Terbukti, hingga saat ini tercatat
sedikitnya terdapat 82 titik PKL yang tersebar di se-Kota Mataram.
Sementara jumlah PKL yang dulunya hanya 4.200 PKL,
kini jumlahnya telah mencapai 4.700 PKL. Meskipun belum seluruhnya bergabung
dengan asosiasi PKL. Seharusnya Pemkot Mataram melalui dinas terkait, sebut
saja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram jeli melihat
kondisi ini. Artinya, penambahan PKL seyogiyanya dibarengi dengan pemetaan
berikut penambahan titik-titik lapak PKL.
Sebab jika tidak diantisipasi sejak awal, maka
penambahan titik lapak PKL bisa terjadi secara ilegal. Sebab, selama ini,
banyak PKL yang mendirikan lapak di tempat-tempat yang sesuangguhnya bukan
lokasi yang diizinkan Pemkot Mataram. Namun akibat kelengahan Pemkot Mataram,
pertumbuhan PKL di Mataram bak jamur di musim hujan. Tumbuhnya PKL di Mataram
hampir tak terbendung.
Sudah berapa PKL yang ditertibkan Satpol PP Kota
Mataram lantaran berjualan di tempat yang tidak semestinya, seperti trotoar. Penertiban
memang perlu dilakukan setiap saat supaya mereka tidak berjualan sembarangan.
Yang banyak terjadi, akibat kelengahan Pemkot Mataram tidak sedikit PKL
bermunculan lantas berjualan di tempat yang mereka tentukan sendiri. Padahal
belum tentu, tempat tersebut diizinkan Pemkot Mataram. Lalu, ketika
ditertibkan, lebih sering diwarnai aksi melawan dari para PKL. (*)
Komentar