Belum Ideal

I wayan Sugiartha

PEMKOT Mataram nampaknya sulit bisa mandiri. Hal ini terlihat dari postur anggaran Pemkot Mataram yang hingga saat ini belum ideal. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha yang ditemui Suara NTB usai menerima kunjungan kerja legislatif dan eksekutif dari Kabupaten Jepara, Senin (16/9) kemarin, menyatakan, Pemkot Mataram masih bergantung kepada pemerintah pusat.

Bahkan ketergantungan itu, masih sangat tinggi. Bayangkan, dari sekitar Rp 1 triliun lebih APBD Perubahan Kota Mataram tahun anggaran 2013, PAD Kota Mataram hanya Rp 117 miliar atau sekitar 10 persennya. ‘’90 persen dari pusat,’’ cetusnya. Katanya, tingginya ketergantungan Pemkot Mataram terhadap anggaran pusat, disebabkan besarnya anggaran yang tersedot untuk belanja pegawai.

Dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang diterima Kota Mataram, 90 persen memang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai. Pemerintah pusat menilai, persentase kenaikan alokasi DAU Kota Mataram, tidak sesuai dengan persentase kenaikan gaji pegawai. Belum lagi untuk membayar gaji pegawai-pegawai yang baru. ‘’Untung saja tahun ini Kota Mataram ndak dapat jatah penerimaan CPNS,’’ ujarnya.

Karenanya, Wayan mewanti-wanti pihak eksekutif supaya ekstra hati-hati ketika memutuskan menambah struktur organisasi yang baru. Ini menyusul keinginan Pemkot Mataram membentuk badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai akibat penilaian pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Mataram yang tidak kunjung lepas dari opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

‘’Jangan sampai sudah menjadi badan, ternyata ABBD kita ndak mampu,’’ imbuhnya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, postur APBD Kota Mataram, masih jauh dari kata ideal. Pasalnya, APBD dikatakan sehat manakala belanja langsung lebih besar. Sementara di Kota Mataram, postur anggaran masih berpihak pada pos belanja tidak langsung.

Meski PAD Kota Mataram telah menunjukkan tren peningkatan, tetap saja, Pemkot Mataram tidak bisa melepaskan diri dari uluran tangan pemerintah pusat. Untuk membiayai seluruh kegiatan di Kota Mataram, jelas tidak bisa hanya mengandalkan PAD. Sehingga, pihaknya pun mendorong SKPD untuk melakukan lobi-lobi anggaran ke pemerintah pusat.

Menurut Wayan, fenomena ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat, tidak saja terjadi di Kota Mataram, tetapi juga di daerah-daerah lainnya. Bahkan daerah yang memiliki PAD jauh lebih besar dari Matarampun, tetap bergantung pada pemerintah pusat. ‘’Namanya kota berkembang , tentu kebutuhannya terus bertambah,’’ tandasnya. (fit)