Mataram (Suara NTB) –
Kalangan DPRD Kota Mataram turut bereaksi
pascapenetapan Kepala BPBD (Badan Penanggulan Bencana Daerah) Kota Mataram
sebagai tersangka dugaan penyelewengan proyek rumput laut senilai Rp 2 miliar
lebih itu. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI., meminta
Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh segera mengambil sikap tegas.
Sikap tegas yang dimaksud adalah mencopot HM dari
jabatannya sebagai Kepala BPBD Kota Mataram. Menjawab Suara NTB Jumat (20/9) kemarin, Tauhid menyatakan, kalau memang
benar Walikota Mataram ingin mewujudkan clean
government atau pemerintahan yang bersih dari korupsi, maka jangan hanya
dalam tataran wacana di koran. Tetapi, harus diwujudkan secara konkret, yakni
dengan menonaktifkan HM dari jabatannya.
Tauhid ragu kalau HM masih bisa berkonsentrasi
menjalankan tugasnya selaku kepala BPBD Kota Mataram. ‘’Tentu konsentrasinya
akan terbagi,’’ cetusnya. Menurut dia, akan jauh lebih baik jika HM yang telah
menjadi tersangka, dinonjobkan, supaya ia bisa berkonsentrasi menghadapi
persoalan hukum yang tengah membelitnya.
Justru, dengan status tersangka yang disandangnya saat
ini, akan menambah beban bagi HM jika masih dipertahankan sebagai kepala BPBD
Kota Mataram. ‘’Kalau sudah berstatus tersangka, ini kan artinya ada masalah besar yang harus diselesaikan,’’ ujarnya.
Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., yang dikonfirmasi mengenai nasib
Kepala BPBD Kota Mataram, menjawab sekadarnya.
Bahwa, pihaknya, kata Sekda akan melakukan evaluasi
terhadap persoalan yang menimpa Kepala BPBD Kota Mataram. Sebelumnya, Walikota
Mataram, H. Ahyar Abduh menyatakan prihatin terhadap HM yang sudah resmi
ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan proyek rumput laut.
Terhadap proses lebih lanjut, tentu tidak bisa serta
merta diambil tindakan katakanlah menonjobkan yang bersangkutan dari jabatannya
sebagai kepala BPBD Kota Mataram. Ahyar mengaku, untuk mengambil tindakan yang
lebih jauh, pihaknya harus mengkaji terlebih dahulu kasus yang menimpa mantan
Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram tersebut.
Pemkot Mataram dalam hal ini, sambung Walikota, mendukung penegakan hukum di Kota Mataram.
Bahkan sejak awal, selaku Walikota, ia selalu mengingatkan jajarannya bagaimana
mewujudkan pemerintahan yang bersih. (fit)
Komentar