Mataram
(Suara NTB) –
Menjadi
parpol koalisi pengusung pasangan Walikota H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota
Mataram, H. Mohan Roliskana periode 2010-2015, ternyata tidak membatasi Fraksi
PKS untuk mengkritisi eksekutif. Bahkan, kritik yang disampaikan PKS dalam
pemandangan umum fraksi, Kamis (5/9) kemarin, lebih ‘’pedas’’ dibandingkan
parpol oposisi. PKS dalam kesempatan itu mempertanyakan klaim pertumbuhan
ekonomi 7 persen per tahun yang disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh
dalam penyampaian nota keuangan sehari sebelumnya.
Ketua
Fraksi PKS, Ahmad Tauhid, SHI yang ditemui usai sidang paripurna pemandangan
umum fraksi mengatakan, meski sebagai parpol koalisi, bukan berarti harus terus
manut. Artinya, ketika ada hal-hal yang masih mengganjal, sudah sewajarnya
dipertanyakan. Meskinya, menurut Tauhid, ketika Walikota menyampaikan
pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 7 persen per tahun.
Menurut
Tauhid, mestinya, data pertumbuhan ekonomi Kota Mataram itu, dibarengi dengan
tren peningkatan pada sektor rekrutmen tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan
demikian, pendapatan per kapita penduduk jauh lebih meningkat dari jumlah yang
ada saat ini. Karena, faktor daya beli tersebut, muncul dari kemampuan masyarakat
mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tetapnya.
Selain
menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang diklaim di atas 7 persen per
tahun, PKS juga memberi catatan mengenai pelayanan kesehatan gratis di setiap
puskesmas dan layanan kesehatan gratis di rumah sakit untuk ruang rawat kelas
III. ‘’Kami mengimbau kepada Pemkot Mataram agar memperhatikan dengan seksama
kualitas pelayanan pada bidang kesehatan tersebut. Jangan sampai karena gratis
maka kualitas pelayanannya menurun,’’ urainya.
Tentang
peningkatan dan revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan, PKS juga mempertanyakan
pembiayaannya. ‘’Apakah pembiayaan itu dimaksudkan pada pengelolaan dan
penataan bentuknya saja ataufungsinya,’’ tanyanya. Sebab faktanya,Pemkot
Mataram telah gagal membuat kesepakatan atau kontrak kerja dengan pihak ketiga
atau investor.
PKS
mengimbau agar rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun 2013 lebih fokus
pada program, bukan pada pembiayaan pegawai. (fit)
Komentar