 |
Muhtar |
PENDANGKALAN sebagian besar drainase yang ada di Kota
Mataram yang disinyalir akibat ulah masyarakat yang kerap menjadikan drainase
sebagai ’’tong sampah’’, ditanggapi oleh anggota Komisi III DPRD Kota Mataram,
Muhtar, SH. Ia tidak sependapat dengan Dinas PU yang menyebut masyarakat
sebagai penyebab pendangkalan drainase yang ada di Mataram.
Kepada Suara NTB
di ruang kerjanya, Sabtu (5/10), Muhtar meminta Dinas PU Kota Mataram, untuk
tidak selalu menyalahkan warga. Toh, Pemerintah selalu meminta partisipasi
masyarakat bagaimana supaya Kota Mataram ini bersih. Ia justru mempertanyakan
sejauh mana peran aktif pemerintah. Baik dalam mensosialisasikan kebersihan
maupun menyiapkan sarana dan prasarana.
Menurut Muhtar, partisipasi masyarakat untuk menjaga
kebersihan, sudah cukup bagus. Bisa dikatakan 70 persen masyarakat Kota Mataram
sudah berpartisipasi dalam hal kebersihan. Ini sejalan dengan jumlah pelanggan
PDAM yang berasal dari Mataram. Pasalnya, dengan menjadi pelanggan PDAM,
otomatis masyarakat sudah dipungut retribusi kebersihan.
‘’Nah, kemana arah-arah dana yang sudah ditarik itu,’’
tanyanya. Kalau memang pendangkalan drainase itu alasannya karena masyarakat
banyak membuang sampah di sana, ia balik bertanya dimana peran aktif pemerintah
untuk menyiapkan tempat sampah supaya masyarakat tidak sampai membuang sampah
di sembarang tempat, apalagi di drainase.
‘’Jadi jangan selalu kita menyalahkan masyarakat
membuang sampah sembarangan, sementara fasilitasnya tidak kita siapkan,’’
tandasnya. Bukan hanya diungut melalui rekening PDAM, masyarakat juga sudah
banyak memberi kontribusi melalui lingkungan. ‘’Di rumah-rumah kita juga sudah
dipungut uang sampah,’’ akunya.
Yang jelas, dengan melihat kontribusi masyarakat,
harus ada jaminan sarana rasarana kebersihan, sehingga drainase tak lagi
menjadi sasaran tempat membuang sampah. ‘’Jangan sibuk menyalahkan masyarakat,
justru yang terpenting sekarang bagaimana pemerintah menyiapkan lahan untuk
itu,’’ pungkas Muhtar.
Muhtar menyatakan, pendangkalan drainase merupakan PR
(Pekerjaan Rumah, red) bersama. Tidak saja ketika terjadi pendangkalan, tetapi
ketika drainase itu dibangun seharusnya ada pengawasan yang ketat dari pihak
Dinas PU Kota Mataram. ‘’Kita harus mencari, apa penyebabnya. Misalnya baru
selesai dilaksanakan, baru setahun sudah terjadi pendangkalan,’’ ujar politisi
Partai Gerindra ini.
Hal itu, lanjut Muhtar akan menjadi bahan evaluasi
Komisi III dan nantinya akan dipertanyakan kepada Dinas PU Kota Mataram.
Pendangkalan drainase bakal menjadi bahan evaluasi penting bagi Dinas PU.
‘’Kalau kita lihat, apalagi curah hujan sekarang ini ndak terlalu tinggi,’’
cetusnya. (fit)
Komentar