PEMANDANGAN
jembatan bambu di Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan cukup miris. Bagaimana
tidak, di Mataram yang notabene ibukota provinsi, ternyata masih ada jembatan
yang terbuat dari bambu. Apalagi menurut pengakuan warga setempat bahwa kondisi
itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Warga juga sempat menyampaikan
keinginan mereka memiliki jembatan permanen melalui kepala lingkungan setempat.
Sayangnya
hingga saat ini mimpi punya jembatan permanen tak kunjung terwujud. Penilaian
kalangan DPRD Kota Mataram yang mengindikasikan ''abadinya'' jembatan bambu itu
sebagai bentuk kurang pekanya Pemkot Mataram terhadap kebutuhan masyarakat.
Keberadaan jembatan permanen di sana sangat dibutuhkan masyarakat untuk
mengangkut hasil pertaniannya. Karena selama ini, dengan tidak adanya jembatan
permanen, masyarakat petani di lingkungan setempat terpaksa harus mengeluarkan
biaya ekstra untuk mengangkut hasil pertaniannya.
Kalau
alasan ketidaktahuan akan jembatan bambu itu, sulit diterima karena dari
laporan warga ke pihak lingkungan sudah diteruskan ke kelurahan. Terhadap
kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak, seharusnya ada skala
prioritas. Termasuk kasus jembatan bambu itu harusnya menjadi prioritas untuk
segera dibangun. Dewan dalam hal ini harus mendorong eksekutif untuk secepatnya
merespon keinginan masyarakat. Jangan sampai setelah eksekutif mengetahui ada
pemandangan bambu di wilayah Kota Mataram tetapi masih berpangku tangan.
Paling
tidak, jembatan bambu itu menjadi jembatan permanen pada tahun anggaran 2014.
Artinya, dalam APBD murni 2014 hal itu harus menjadi prioritas. Cara lain untuk
membantu masyarakat setempat adalah dengan membangun jembatan permanen lewat
jalur dana aspirasi. Akan menjadi aneh sekaligus lucu, ketika Dewan berbicara
soal infrastruktur sementara mereka juga tak tergugah menggunakan dana
aspirasinya untuk membangun jembatan itu.
Padahal,
kalau dihitung, tercatat ada 12 anggota DPRD Kota Mataram yang berasal dari
daerah pemilihan (dapil) Mataram. Tetapi ironisnya, belum satu orangpun yang
tergerak hatinya membantu masyarakat membangun jembatan permanen dari dana
aspirasinya. Jangan sampai jembatan bambu ini menjadi komoditi politik
mengingat sekarang ini merupakan tahun politik. Demikian sebaliknya, anggota
Dewan yang notabene diluar dapil dimana jembatan itu berada, juga harus
memperjuangkan agar jembatan itu dipermanenkan. Jangan sampai karena merasa
bukan dapilnya lantas pura-pura tidak tahu bahkan enggan memperjuangkannya.
Apapun dalihnya, kepentingan masyarakat harus dipenuhi. (*)
Komentar