ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I
Gusti Made Winantara menilai pengajuan raperda tentang pengelolaan dana CSR
(Corporate Social Resposibility) sangat potensial untuk menggalang kepedulian
perusahaan-perusahaan terkait pengelolaan dana tanggung jawab sosialnya. Apalagi,
katanya, di Mataram selain perusahaan yang telah lama beroperasi, banyak pula
perusahaan-perusahaan baru yang masuk ke Mataram.
Dikatakan Gusti, dengan adanya Perda CSR nantinya,
paling tidak dapat menjadi acuan Pemkot Mataram dalam menarik kontribusi
perusahaan yang beroperasi di Mataram. Sebab, perusahaan-perusahaan yang
beroperasional di Mataram tentu menggali kekayaan alam Mataram. Sehingga sudah
sewajarnya memberi kontrubusi terhadap pembangunan di Kota Mataram. Namun
demikian, tidak semua perusahaan bisa ditarik CSR-nya.
Menurut Gusti, nantinya bakal disepakati kriteria
perusahaan yang bisa ditarik kontribusinya. ''Perusahaan yang bisa ditarik
kontribusinya adalah perusahaan-perusahaan yang bersentulan langsung dengan
sumber daya alam Kota Mataram, perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Pemkot
Mataram dan perusahaan yang sudah berbentuk perseroan terbatas,'' terang anggota
Komisi III DPRD Kota Mataram ini.
Ia mencontohkan PT. Newmont Nusa Tenggara, meskipun
menggali kekayaan alam dari Kabupaten Sumbawa Barat, namun perusahaan tambang
itu juga memiliki kantor yang berdomisili di Kota Mataram yang juga harus
memberi kontribusi. ''Mungkin sudah ada aturannya, tapi kami (Fraksi PDI
Perjuangan, red) ingin itu (CSR, red) diatur sesuai ketentuan pasal 33 UUD
1945, bahwa kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran
rakyat,'' terangnya.
Apakah nantinya, pola penggalangan CSR itu akan mampir
dulu dalam APBD Kota Mataram lalu selanjutnya disalurkan atau sebaliknya
langsung disalurkan, bakal menjadi bahan bahasan Pansus Pembahasan Raperda Kota
Mataram tentang pengelolaan CSR dengan pihak eksekutif. Ia berharap, CSR-CSR tersebut dapat
disalurkan untuk membantu kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Seperti bantuan sosial kemasyarakatan. (fit)
Komentar