Mataram (Suara NTB) –
Keinginan Mataram menjadi kota layak anak, nampaknya
belum bisa terwujud dalam waktu singkat. Pasalnya, untuk menjadi sebuah kota
layak anak, harus dimulai dari tingkatan terendah, seperti kelurahan layak
anak. Sementara, sampai saat ini, dari 50 kelurahan yang ada di Mataram, tidak
satupun bisa disebut layak anak.
‘’Belum ada kelurahan yang layak anak, makanya mau
kita buat, tapi harus melibatkan semua unsur,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Kota
Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos, Jumat (25/10) kemarin. Untuk bisa menjadi
kelurahan layak anak, lanjutnya, harus ada kepedulian dari semua pihak untuk
memberikan hak-hak anak. Mulai dari kesehatan, pendidikan dan memfasilitasi
agar anak-anak memiliki ruang terbuka hijau untuk tumbuh kembangnya.
Menurut ibu satu anak ini, ada 31 indikator yang
menjadi tolak ukur kota layak anak. Termasuk di dalamnya, adanya Perda dan
anggaran. ‘’Termasuk kepedulian semua terhadap permasalahan anak,’’ pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bappeda Kota Mataram,
Lalu Martawang tidak menampik hal tersebut. Ia mengatakan, pada prinspinya,
membuat Mataram layak anak, merupakan sebuah keinginan ideal dan besar. Sehingga,
dalam perencanaan menuju kota layak anak, Mataram harus memiliki tujuan yang
jelas, yakni layak bagi anak-anak. Untuk menuju ke sana, bukan persoalan siap
dan tidak siap.
Martawang menyatakan, bagaimana Pemkot Mataram
memiliki komitmen mewujudkan hal tersebut. Manakala komitmen sudah dibangun,
maka berikutnya adalah harus dibuatkan perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan
cara seperti itu, sambung dia, upaya-upaya perbaikan untuk menjadi kota yang homely atau layak bagi seluruh warga
Mataram, bukan hanya anak-anak.
Untuk itu, pihaknya akan mempersiapkan sarana dan
prasarana pendukung yang akan menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan
cita-cita kota layak anak. Adapun sarana dan prasarana dimaksud, antara lain
tersedianya ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak agar bisa
beriteraksi, berikut perangkat aturan yang bisa meminimalkan terjadinya
tindakan-tindakan yang tidak wajar kepada anak.
Terkait penyediaan ruang terbuka hijau, Martawang
membantah kalau maraknya pembangunan ruko bakal menjadi kendala penyediaan
ruang terbuka hijau. Katanya, ruang terbuka hijau dibuat dalam bentuk taman. Itu
terlihat dari makin bertambahnya jumlah taman yang ada di Mataram. (fit)
Komentar