SUARA RAKYAT

Mengurai Benang Kusut Pelayanan Kesehatan di Kota Mataram

KUNJUNGI - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mengunjungi ‘’korban’’ pelayanan kesehatan gratis RSUD di Lingkungan Sayang Daye Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara, Sabtu (26/10)

KELUHAN warga miskin pemegang kartu Jamkesmas, Jamkesda dan KMS terus bergulir. Ketidakberpihakan RSUD Kota Mataram dan kesan terabaikan selalu menyertai aduan pasien miskin. Menindaklanjuti ketidakberdayaan warga miskin itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., Sabtu (26/10) rela menyusuri lorong-lorong sempit guna bertemu langsung dengan pasien miskin. Dalam kesempatan itu, Nyayu menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah kepada pasien yang merasa tidak dilayani dengan baik.

Sedikitnya ada lima pasien miskin yang menjadi ‘’korban’’ ketidakberpihakan RSUD Kota Mataram dikunjungi Ketua Komisi II. Roadshow politisi PDI Perjuangan Kota Mataram ini diawali dari kediaman Sairi (26), warga Lingkungan Sayang Daye Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Buruh cukli ini bercerita, sudah tiga kali ia dijanjikan oleh pihak RSUD Kota Mataram untuk segera dioperasi benjolan di perut bagian kirinya.

‘’Pertama dijanjikan tanggal 8 Oktober, kedua tanggal 21 Oktober dan terakhir dijanjikan tanggal 7 November. Karena tidak tahan sakitnya, akhirnya saya berobat di dokter umum dengan biaya Rp 130 ribu,’’ keluh pemegang kartu Jamkesmas ini. Sairi mengaku sangat kecewa dengan pelayanan RSUD Kota Mataram. Pasalnya, akibat diundurnya waktu operasi, ia terpaksa absen bekerja sekitar seminggu yang berdampak pada nihilnya penghasilan yang ia dapat untuk menghidupi keluarganya. Bahkan, ketika meminta pelayanan di RSUD Kota Mataram ia terpaksa harus merogoh kocek dalam-dalam untuk ongkos ojek ke RSUD Kota Mataram

Nasib yang tak kalah malangnya dialami tiga warga Sayang Daye lainnya, masing-masing Ika Purnamasari, Nurul Huda dan Rohani. Ketiga pemegang KMS (Kartu Mataram Sehat) ini. Jika Ika Purnamasari dijanjikan bakal dioperasi Senin (28/10) karena menderita daging tumbuh di ketiaknya, tidak demikian halnya dengan Nurul Huda dan Rohani. Nurul Huda oleh petugas RSUD yang menerimanya saat itu diminta membayar kalau memang ingin dilakukan tindakan operasi. RSUD Kota Mataram berdalih kalau operasi yang akan dijalani Nurul Huda tidak sampai dilakukan rawat inap. ‘’O...kalau harus membayar, lebih baik saya mundur,’’ ujar Nurul Huda mengutip ucapannya saat itu.

Rohani, ibu tiga orang anak, penderita gondok juga mengaku sangat kecewa dengan RSUD Kota Mataram. Ia ditolak operasi dengan alasan yang cukup janggal. Petugas RSUD Kota Mataram yang menerimanya saat itu berdalih tak bisa mengambil tindakan operasi karena tidak ada perintah dari atasannya. ‘’Siapa yang tanggung jawab kalau side masuk ICU,’’ katanya meniru ucapan petugas kepadanya.

Ia menyayangkan ucapan petugas yang belum menangananinya lalu memprediksinya masuk ICU pasca-operasi. ‘’Sampai habis modal jualan saya untuk bolak-balik ke rumah sakit,’’ keluhnya. Setelah merekam dan mendengarkan keluhan warga Sayang Daye, Nyayu melanjutkan roadshow ke Lingkungan Kekalik Kijang. Ia bertemu langsung dengan H. Hasan Zasali, pasien Jamkesmas yang akhirnya diberikan kamar oleh pihak RSUD Kota Mataram setelah diekspose media.

Penderita hernia ini, mengaku dipersulit mendapat pelayanan kesehatan, meskipun telah mengantongi Kartu Jamkesmas. Ia mengaku terbantu setelah persoalan ini mencuat di media. ‘’Bapak saya dijanjikan operasi hari Senin (28/10),’’ aku anak H. Hasan Zasali yang juga salah seorang kader Posyandu di Kota Mataram.

Melihat kondisi di lapangan, Nyayu meragukan kenaikan kelas RSUD Kota Mataram dari klas C menjadi kelas B, bakal dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan, terutama kepada warga pemegang Jamkesmas, Jamkesda maupun KMS. Sebab, janji pihak eksekutif akan menjadikan kelas II menjadi kelas III, manakala kelas III memang penuh. Kalau kelas II masih penuh juga maka bisa dilayani diinapkan di Puskesmas dengan pelayanan dari RSUD Kota Mataram. Sayangnya, pada tataran penerapan RSUD Kota Mataram terkesan tidak transparan terkait ketersediaan kamar kelas II. ‘’Kenaikan tipe rumah sakit harus dibarengi dengan makin baiknya pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin. Jangan hanya janji,’’ pintanya.

Menurut Nyayu, roadshow yang dilakukannya bertujuan mencari solusi terhadap apa yang menjadi aduan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, sudah sepatutnya pihak-pihak terkait, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terutama masyarakat miskin. ‘’Karena RSUD Kota Mataram adalah milik pemerintah, sudah sepatutnya RSUD memberikan pelayanan yang maksimal. Karena, berapapun anggaran yang diminta RSUD untuk menangani masyarakat miskin, pasti disetujui DPRD,’’ katanya.

Sehingga, apa yang diniatkan dan dijanjikan pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Jangan sampai karena proses yang panjang, susah dan berliku-liku, membuat masyarakat miskin terpaksa pinjam uang kanan kiri untuk berobat karena sudah tidak mampu menahan sakitnya. ‘’Saya tidak mau di Mataram ini ada kata-kata orang miskin dilarang sakit, karena anggaran untuk mereka sudah ada,’’ tandasnya.

Ia berharap, Pemkot Mataram tidak sebatas melakukan pencitraan semata, melainkan benar-benar dilaksanakan. Ia juga berharap niat Sekda Kota Mataram untuk mendatangi masyarakat guna mencari kebenaran atas apa yang dialami masyarakat agar segera dilaksanakan. ‘’Supaya mendengar langsung keluhan masyarakat, tidak hanya mendengar laporan dari staf dan jika hal ini benar dilakukan, kami apresiasi,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said, MM., yang dikonfirmasi terpisah berjanji akan mengecek pasien-pasien yang diduga menjadi ‘’korban’’ janji petugas medis. (fit/*)