 |
Lalu Suryadi (Suara NTB/fit) |
MESKI Bappeda Kota Mataram menyatakan, bahwa
meningkatnya anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram sebagai bentuk
itikad baik Pemkot Mataram, namun kalangan Dewan memiliki pandangan yang
berkebalikan. ‘’Saya yakin karena inikan indikatornya, anggaran penanggulangan
kemiskinan itu meningkat, indikator dari tingkat kemiskinan itu juga
meningkat,’’ kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Lalu Suryadi kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu
(19/10).
Penyebabnya, menurut
Suryadi, angka kemiskinan yang telah ditangani hingga sekian persen merupakan
dampak dari kebijakan pemerintah pusat. ‘’Kenaikan BBM, harga dollar naik, gaji
pegawai,’’ sebutnya. Hal ini, mau tidak mau, berdampak pada daya beli
masyarakat dari yang tadinya mampu menjadi kurang mampu. ‘’Jadi kembali lagi,’’
cetusnya.
Sementara penanggulangan kemiskinan di Mataram tidak
didukung dengan pembinaan keterampilan yang berkelanjutan. Faktor-faktor
tersebut, menurut politisi PAN ini ‘’memaksa’’ semua pihak mengakui bahwa angka
kemiskinan di Mataram memang bertambah. Suryadi melihat, kinerja TKPK (Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) sering adu cepat dengan kebijakan
pemerintah pusat.
Ia mentontohkan TKPK Kota Mataram sudah bekerja cukup
baik, sebelum turunnya kebijakan pemerintah pusat. Namun di tengah jalan,
tiba-tiba hadir kebijakan pemerintah pusat yang memang tidak bisa diprediksi
kapan waktunya. Sehingga, mau tidak mau, warga yang tadinya sudah mulai
mandiri, akan kembali menjadi miskin.
Untuk mengintervensi orang miskin supaya tidak miskin
lagi, menurut Suryadi, para pihak harus menyamakan persepsi mengenai indikator
kemiskinan itu sendiri. Yang paling penting, menurutnya, bagaimana masyarakat
bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, terutama kebutuhan pokok. Seperti
pangan, kesehatan dan pendidikan. Hal-hal itulah yang seharusnya menjadi acuan
Pemkot dalam menciptakan program intervensi penanggulangan kemiskinan.
Sehingga, wajar saja kalau orang miskin yang menjadi
sasaran program intervensi penanggulangan kemiskinan di Mataram, kemungkinan
orang yang sama. Kebanyakan sebagai dampak ekspansi kebijakan pemerintah pusat.
Suryadi mengimbau Pemkot Mataram untuk melakukan evaluasi terhadap pola
penanganan kemiskinan. Salah satunya dengan jalan melakukan pembinaan secara
terus-menerus supaya daya beli masyarakat bersangkutan meningkat dan tidak
kembali menjadi miskin. (fit)
Komentar