Dijatah Rp 500 Juta

Program Aspirasi Dewan Tidak Memuaskan

Mataram (Suara NTB) –

Meski sudah mengalami peningkatan dalam APBD 2014, kalangan DPRD Kota Mataram rupanya masih kecewa dengan anggaran yang dialokasikan untuk program aspirasi Dewan. Minimnya anggaran ini seringkali tidak memuaskan dan tidak mampu menjawab aspirasi masyarakat. Dimana, masing-masing anggota DPRD Kota Mataram dijatah sekitar Rp 500 juta untuk melaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui program tersebut. Dengan jumlah anggota DPRD 35 orang, maka total anggaran aspirasi sekitar Rp 17,5 miliar per tahun.

‘’Kalau berbicara tentang program aspirasi, karena ini landasannya adalah kebutuhan masyarakat yang riil, maka sesungguhnya anggaran dari program ini, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,’’ terang anggota DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Muchlis. Ia mencontohkan di Lingkungan Mapak masyarakat membutuhkan akses jalan yang lebih luas, tentu membutuhkan anggaran yang tidak kecil.

Namanya program aspirasi, lanjutnya, tentu untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tetapi nyatanya, hal itu tidak bisa terlaksana akibat minimnya alokasi anggaran untuk program aspirasi itu. Ia menawarkan jalan tengah yang bisa ditempuh ketika ada aspirasi dari masyarakat yang tidak bisa terlaksana lewat program aspirasi, yakni kerjasama dengan eksekutif.

‘’Sebagiannya dari program aspirasi Dewan, sebagian lagi dari program yang ada di eksekutif,’’ imbuh Ahmad Muchlis. Ia menyatakan, anggaran aspirasi yang ada saat ini, meskipun meningkat namun peningkatannya dipastikan tidak signifikan. Sehingga, ketika ada aspirasi masyarakat yang bernilai Rp 1 miliar, sudah pasti tidak akan bisa terpenuhi.

Ia berharap ke depan, program aspirasi ini ada keselarasan dalam hal penganggaran dan paling tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak eksekutif. Senada dengan Ahmad Muchlis, anggota DPRD Kota Mataram lainnya, Ahmad Tauhid, SHI., mengatakan, tidak gampang memenuhi apa yang menjadi aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran untuk program aspirasi tersebut.

‘’Tidak bisa kita ukur kondisi anggaran ini dengan kemauan mereka (masyarakat, red),’’ cetusnya. Ahmad Tauhid mencontohkan, saat masyarakat menuntut dibuatkan jalan hot mix atau drainase, selalu yang menjadi kendala adalah masalah anggaran. Bahkan, pernah juga ada aspirasi masyarakat yang meminta dibuatkan Poskesdes. ‘’Akhirnya yang kita berikan kepada mereka (masyarakat, red) adalah yang memungkinkan,’’ imbuhnya.

Menurut Ahmad Tauhid, jika ditanya berapa anggaran ideal untuk program aspirasi, sangat relatif. ‘’Sebenarnya, bagi kita (Dewan, red) tidak bisa diukur dengan angka. Jadi begitu aspirasi masuk, kita langsung masukkan dalam program,’’ terang Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram ini. Keinginan Dewan, sambungnya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa langsung menjadi program aspirasi.

Sehingga idealnya, anggaran untuk program aspirasi haruslah fleksibel tanpa dibatasi dengan angka. Namun demikian, di satu sisi ia memaklumi minimnya anggaran, karena aspirasi masyarakat tidak saja dilaksanakan melalui program aspirasi tapi juga MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat). ‘’Kita berharap ada alternatif aspirasi yang bisa kita perjuangkan, baik di follow up ke provinsi maupun pemerintah pusat,’’ tandasnya. (fit)