Penurunan Kemiskinan di Mataram Rata-rata Hanya 1 Persen
Mataram (Suara NTB) –
Penurunan tingkat kemiskinan di Kota Mataram, belum
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Setidaknya, sejak tahun 2009 lalu,
hingga tahun 2012, penurunan tingkat kemiskinan rata-rata hanya 1 persen lebih.
Pada tahun 2009 lalu, tingkat kemiskinan sebesar 15,41 persen. Menurun sekitar 0,97
persen pada tahun 2010 menjadi 14,44 persen.
Mulai tahun 2010 hingga 2012, penurunan angka
kemiskinan meningkat 1,26 persen, sehingga tahun 2011, kondisi kemisinan di
Mataram tercatat sekitar 13,18 persen dan tahun 2013 sebesar 11,87 atau menurun
1,31 persen. Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE., MSi., yang
dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (30/11)
mengatakan, menyikapi kondisi ini, Pemkot Mataram bersama sembilan
kabupaten/kota lainnya bersama Pemprov NTB telah meneken MoU.
Disepakati, penurunan angka kemiskinan Kota Mataram
sebesar 3 persen per tahun. Dengan kesepakatan ini diharapkan mampu menekan
angka kemiskinan. Tahun 2012 lalu, jumlah masyarakat miskin di Mataram sekitar
49.633. Dibandingkan tahun sebelumnya, Pemkot Mataram terbilang mampu
mengurangi jumlah orang miskin 4.103 jiwa. Namun penurunan ini lebih lambat
dibandingkan tahun 2010. Pada tahun tersebut angka kemiskinan yang berhasil
dientaskan 4.344. Sementara jumlah masyarakat miskin tahun 2009 lalu mencapai
60.600 jiwa.
Kesungguhan Pemkot Mataram menekan angka kemiskinan
ditunjukkan dengan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang terbagi
dalam tiga kluster. Kecuali kluster II dan III, pada kluster I, terlihat
alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang menunjukkan trend peningkatan. Kluster
I mengakomodir 10 kegiatan penanggulangan kemiskinan. Antara lain, rehab rumah
kumuh atau rumah tidak layak huni dan Puskesmas gratis serta pelayanan
kesehatan gratis di ruang kelas III RSUD Kota Mataram.
Untuk 10 kegiatan penanggulangan kemiskinan pada
kluster I, pada tahun 2011 dianggarkan Rp 8,9 miliar, tahun 2012 Rp 23,76
miliar dan tahun 2013 ini ditingkatkan lagi menjadi Rp 28,64 miliar. Sedangkan
untuk kluster II, sambung Martawang yang meliputi enam kegiatan antara lain
pelatihan Pokmas ekonomi lemah dan pengembangan wira usaha baru trend
penganggarannya justru berkebalikan dengan kluster I. Dimana pada tahun 2011
dianggarkan Rp 5,18 miliar, tahun 2012 Rp 4,4 miliar dan tahun 2013 turun
menjadi Rp 3,72 miliar.
Sementara itu, kata Martawang, pada klaster III yang
mencakup bantuan modal usaha Pokmas dan pemberian bantuan KUBe (Kelompok Usaha
Bersama) alokasi anggarannya paling besar terlihat pada tahun 2013 ini mencapai
Rp 2,39 miliar. Sedangkan dua tahun sebelumnya, masing-masing hanya Rp 533 juta
pada tahun 2012 dan Rp 923 juta pada tahun 2011 lalu. (fit)
Komentar