Komitmen Eksekutif Masih Normatif

KALANGAN legislatif menyayangkan hingga saat ini MWP (Mataram Water Park) belum juga termanfaatkan. ‘’Padahal sudah berapa miliar MWP ini menyedot anggaran. Apalagi kita mau bicara PAD (Pendapatan Asli Daerah),’’ ujar anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI., menjawab Suara NTB, Minggu (2/12) kemarin.

Politisi PKS ini tidak menampik jika Dewanpun cukup dilematis menyetujui anggaran pemeliharaan MWP yang diketahui bukan di satu SKPD saja. Pasalnya, jika tidak dianggarkan pemeliharaannya, dikhawatirkan MWP bakal rusak. Sementara selama dianggarkan ber tahun-tahun, sampai sekarang, kolam renang yang berlokasi di Jalan Udayana itu belum memberikan kontribusi apapun.

Dewan, kata Ahmad Tauhid, dari awal memang mendorong eksekutif menggandeng pihak ketiga atau investor dalam mengelola MWP tersebut. Sebab, sambungnya, kalau hanya mengandalkan APBD, jelas tidak akan mencukupi. ‘’Saya tidak mengerti bagaimana model MoU eksekutif dengan pihak ketiga,’’ imbuhnya. Ia juga mempertanyakan sejauh mana eksekutif memberikan kepercayaan kepada investor dalam pengelolaan MWP.

Ahmad Tauhid mengingatkan kalangan eksekutif untuk tidak muluk-muluk dulu menuntut ini dan itu kepada investor. ‘’Jangan melihat bagaimana investor itu bisa menyumbang banyak PAD, tetapi bagaimana investor mau masuk dulu,’’ terangnya. Selanjutnya, masalah teknis tinggal dilakukan pembicaraan dengan investor bersangkutan.

Sebetulnya, lanjut Ahmad Tauhid, bukan saja persoalan MWP. Komisi III dalam rapat pembahasan APBD 2014 juga meminta komitmen eksekutif terhadap aset-aset Kota Mataram yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, seperti THR Loang Baloq. ‘’Tapi saya lihat, komitmen eksekutif ini masih normatif,’’ cetus Ketua Fraksi PKS ini. Menurut dia, harus ada keberanian dari pihak eksekutif untuk mencari investor.

Untuk MWP misalnya. Dengan lokasinya yang strategis, seharusnya MWP menjadi produktif. Karena MWP ini, kata Ahmad Tauhid, tidak hanya dibutuhkan warga Mataram tapi juga warga luar Mataram. Ia melihat, eksekutif cenderung lamban dalam mengambil kebijakan. Ia berharap, ada terobosan dalam rangka percepatan pemanfaatan aset-aset Kota Mataram yang telah dibangun dengan biaya mahal itu. Komisi III berjanji akan terus mengawal komitmen eksekutif yang diharapkan bisa terwujud. (fit)