 |
KURSI KOSONG - Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Mataram diwarnai banyak kursi kosong. Dari 35 anggota DPRD Kota Mataram hanya 20 orang yang menandatangani daftar hadir. Parahnya lagi, beberapa anggota Dewan tiba sangat terlambat, mencapai pukul 12.07 Wita. padahal paripurna itu diagendakan pukul 10.00 Wita. (Suara NTB/fit) |
Mataram
(Suara NTB) –
Kegagalan
Kota Mataram meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), masih saja menjadi
buah bibir. Bahkan delapan dari sembilan fraksi di DPRD Kota Mataram, menyoroti
kegagalan tersebut. Dari sembilan fraksi di DPRD Kota Mataram, kecuali Hanura, tidak
satupun fraksi yang tidak mengulas pengelolaan aset Kota Mataram yang diduga
karut marut yang berbuntut pada opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang didapatkan
Kota Mataram.
Fraksi
Partai Demokrat dalam pemandangan umum fraksinya yang dibacakan oleh Ehlas,
SH., mengatakan, Pemkot Mataram melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah) harus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Selama ini
pengelolaan aset Kota Mataram belummendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini
terlihat dari hasil pemeriksaan BPK, dimana Mataram masih mendapatkan opini WDP
untuk laporan keuangan tahun anggaran 2013.
Fraksi
Partai Golkar melalui juru bicaranya, Drs. HM. Noer Ibrahim menyatakan dukungan
langkah-langkah perlunya dilakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan kinerja
pengelolaan keuangan bagi seluruh SKPD secara menyeluruh dan melingkupi semua
aspek yang secara material merupakan ruang lingkup audit BPK.
Khusus
untuk belum optimalnya pengelolaan aset daerah, kata Sekretaris Fraksi PDIP, I
Gusti Made Winantara , pihak melihat Pemkot Mataram sudah melakukan langkah
yang tepat, yaitu inventarisasi aset dan telah menetapkan regulasi. Ia
menyarankan pejabat pengelola aset daerah hendaknya pegawai pilihan yang
memiliki kesadaran, kemauan, keahlian dan tanggungjawab terhadap tipoksinya.
Sekretaris
Fraksi PAN, Drs. Lalu Nurudin Marzuki mengatakan, pengelolaan aset daerah yang
masih menjadi kendala utama meraih WTP, harus didukung oleh SKPD yang baru di
tahun 2014. BPKAD dalam melaksanakan tugasnya harus didukung dengan SDM yang
handal dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan aset.
‘’Mataram
baru mendapat opini WDP. Mengapa pemerintah belum mencapai WTP, apa kendala dan
upaya pemerintah,’’ tanya Ketua Fraksi PPP, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd dalam
rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha.
Namun demikian, Fraksi PKS, kata Abdul Malik Thalib saat membacakan pemandangan
umum fraksinya, berharap Walikota dapat meningkatkan pada tahun yang akan
datang, dari WDP menjadi WTP dengan jalan optimalisasi aset daerah dengan
prinsip transparan dan akuntabel.
Senada
dengan PKS, Ketua Fraksi Partai Gerindra, I Gde Sudiarta berharap dengan adanya
BPKAD maka pengelolaan aset milik Kota Mataram dapat diinventarisasi dengan
baik. Sebab, menurut Fraksi Peduli Indonesia seperti disampaikan I Gusti Ngurah
Ayu Ratu, SPd., masalah aset merupakan masalah klasik yang selalu muncul ke
permukaan saat BPK melakukan pemeriksaan. Bahkan masalah aset ini sangat sulit
mendapatkan penyelesaian.’’Kami menghapkan kepada Pemkot Mataram untuk terus
menerus melakukan pembenahan terhadap sistem yang dipergunakan dalam mengelola
aset daerah dan harus sinkron dengan sistem yang dipergunakan dalam pengelolaan
keuangan daerah,’’ tandasnya. (fit)
Komentar