Banyak Restoran di Mataram Berkedok PKL
Mataram
(Suara NTB) –
Diduga
sengaja menghindari pajak, banyak restoran menggelar dagangannya ala PKL. Pajak
memang dipungut dari konsumen, namun diduga tidak disetor ke kas daerah
lantaran mereka mengklaim diri sebagai PKL. Berjualannyapun mengikuti gaya PKL
yang menggunakan tenda yang bisa dibongkar pasang. Padahal, dari banyak sisi,
mereka tidak layak disebut PKL.
Selain
menggunakan lahan lebih besar dibandingkan rata-rata lapak PKL, juga memiliki
karyawan yang tidak sedikit. Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram,
Lalu Suryadi, hal ini tidak bisa dibiarkan. Karenanya, harus ada batasan antara
PKL dengan restoran. Salah satunya dari volume barang dagangannya. ‘’Kalau PKL,
luas tempatnya juga terbatas,’’ terangnya kepada Suara NTB, kemarin.
Lagipula,
lanjutnya Kota Mataram sudah memiliki Perda yang mengatur masalah pajak
restoran yang sebetulnya tidak akan membebani pengusaha karena pajak itu
dibayarkan oleh konsumen. Tetapi lain halnya kalau pajak dipungut tapi tidak
disetorkan. Karenanya, ia mengimbau Pemkot Mataram melalui SKPD terkait
melakukan penertiban restoran berkedok PKL. Sebab kalau dibiarkan, potensi
pajak restoran akan terus menguap.
Sebelumnya,
Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana kepada Suara NTB menyatakan, pertumbuhan sektor informal di Kota Mataram,
luar biasa pesat. Populasi PKL misalnya, dari waktu ke waktu terus bertambah. ‘’Ruang-ruang
kosong di Mataram sangat cepat dimanfaatkan untuk sektor informal,’’ terangnya.
Namun Pemkot, sambungnya, telah melarang PKL membuat bangunan permanen.
Untuk
mengantisipasi supaya keberadaan PKL tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, Pemkot
Mataram, sudah melakukan pencegahan sejak dini. Mohan menyayangkan adanya
restoran yang berpraktik layaknya PKL. ‘’Ini kuncinya ada di pengurus Apkli,’’
cetusnya. Yang jelaas, PKL di Kota Mataram harus ditata dengan serius. Memang
harus ada spesifikasi yang jelas antara PKL dengan restoran.
‘’Kalau
restoran ya restoran, kalau PKL ya PKL,’’ tegasnya. Mohan menegaskan
komitmennya untuk menertibkan restoran berkedok PKL tersebut. Sebab, jika tidak
ditindak, hal ini dikhawatirkan bakal menjadi virus yang bisa menular ke
pedagang lainnya. ‘’Pokoknya kalau kita tidak tegas, PKL ini akan semrawut,’’
tandasnya. (fit)
Komentar