Fasilitas Minim

Dinas Kebersihan Dinilai Masih Jadi SKPD ''Anak Tiri''

Mataram (Suara NTB) –
Minimnya fasilitas kebersihan yang disediakan oleh Pemkot Mataram, seolah tidak terbantahkan. Minimnya pengadaan fasilitas kebersihan, mulai dari armada angkutan sampah sampai TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tidak terlalu mengherankan. Pasalnya, Dinas Kebersihan Kota Mataram sejauh ini dinilai masih menjadi SKPD anak tiri.

Ini terlihat dari jomplangnya porsi kue anggaran yang diberikan Pemkot Mataram kepada Dinas Kebersihan jika dibandingkan SKPD lainnya. Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., kepada Suara NTB mengungkapkan, Kota Mataram sampai saat ini belum bisa maksimal dalam upaya meningkatkan kebersihan daerah ini.

Oleh karena itu, ia menyarankan dilakukannya evaluasi terhadap semua item yang berhubungan dengan upaya mewujudkan Kota Mataram yang bersih. ‘’Apakah tenaganya yang kurang ataukah memang belum optimal dalam bekerja,’’ ujarnya. Menurut Yeyen keseriusan sebuah daerah untuk mewujudkan daerah yang bersih, bisa dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas yang tersedia. Termasuk masalah SDM.

‘’Kalau beberapa hal tidak memenuhi kriteria, berarti belum serius,’’ cetusnya. Dewan, lanjut Yeyen, sangat wellcome terhadap peningkatan angagaran kebersihan. Termasuk anggaran untuk pengadaan kendaraan pengangkut sampah. Sebab, kalau sampai ada TPS yang sampahnya jarang diangkut, itu merupakan indikasi ada masalah dalam upaya penanganan kebersihan.

Memang, Adipura merupakan salah satu bentuk penghargaan oleh institusi yang lebih tinggi terhadap terhadap kinerja Pemda yang berhubungan dengan kebersihan. ‘’Ini harus kita apresiasi secara sungguh-sungguh. Bentuknya, marilah kita kelola kebersihan dengan baik,’’ ajaknya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha yang menyatakan, secara umum kondisi Kota Mataram dari segi kebersihan bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Namun demikian, sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyatakan, Adipura bukan menjadi orientasi dan prioritas pihaknya untuk diraih. Ada atau tidak penghargaan Adipura ini tegas Mohan, pihaknya tetap bekerja untuk meningkatkan kualitas perkotaan.

Toh, bagi daerah yang mendapatkan Adipura, tak ada kompensasi yang didapatkan dari pemerintah pusat, hanya berupa tropi atau piagam. Namun diakui jika dilihat dari aspek politis, penghargaan Adipura ini dinilai penting. (fit)

Komentar