Jalin Komunikasi Konstruktif

Sahram

PINJAMAN daerah di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) yang terancam gagal disikapi sinis oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, ST. Kepada Suara NTB di Mataram kemarin, ia mengatakan, ada indikasi permainan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengakibatkan Mataram terancam gagal mendapat pinjaman Rp 60 miliar yang rencananya untuk perbaikan jalan rusak se-Kota Mataram.

"Pak Wali ini dipermainkan sama bawahannya," kata Sahram. Menurut dia, sebetulnya tidak ada masalah kemanapun Pemkot Mataram akan melakukan pinjaman yang penting ada keseriusan dari para pembantu Walikota dalam melaksanakannya. Politisi PAN ini tidak mempermasalahkan kalaupun sekarang Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberi sinyal akan meminjam dana perbaikan jalan rusak di Bank NTB.

Yang terpenting, lanjutnya Walikota jangan lagi mau dipermainkan oleh para pembantunya, sehingga pinjaman di bank daerah tidak menemui nasib serupa dengan pinjaman daerah di PIP. ‘’Saya tidak menunjuk hidung ya siapa orangnya,’’ cetusnya. Namun, dengan Dewan pun, kata Sahram, belum dibangun komunikasi yang konstruktif terkait progres-progres rencana pinjaman daerah itu.

Ia menyesalkan kalau akhirnya Pemkot Mataram gagal mendapat pinjaman daerah di PIP. Pasalnya, proses yang dilalui untuk mendapatkan pinjaman Rp 60 miliar itu, tidak sebentar. Bahkan langkah peminjaman itu sudah dilakukan sejak tiga tahun yang lalu. Malah, demikian, Sahram, pihak PIP sendiri sudah sampai pada tahap melakukan survai jalan-jalan yang perbaikannya akan dibiayai melalui pinjaman tersebut.

‘’Tinggal diterbitkan kesimpulannya dalam bentuk studi kelayakan,’’ imbuhnya. Sahram tidak menampik bahwa pinjaman daerah melalaui PIP tidak mudah. Namun, kendala-kendala tersebut diyakini bisa diatasi sepanjang terjalin komunikasi yang konstruktif dengan stake holders yang ada di Kota Mataram.

Sahram melihat ada koordinasi yang kurang sinkron antara Bappeda selaku perencana dengan Dinas PU sebagai SKPD teknis. Dalam hal ini yang penting SKPD terkait kompak dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing. Pihaknya mendukung eksekutif meminjam di mana pun. ‘’Toh yang namanya pinjaman di mana saja, pasti akan dikembalikan,’’ tandasnya.

Ia menyayangkan anggaran yang sudah keluar untuk melobi pinjaman daerah di PIP. ‘’Ada honorarium itu Rp 100-an juta. Nah saya kurang tahu anggaran itu untuk apa. Tapi saya mencermati ada anggaran PIP di APP,’’ tandasnya. (fit)