KEBERANGKATAN
puluhan anggota DPRD Kota Mataram melakukan Kunker (kunjungan kerja) ke luar
daerah, cukup mengejutkan. Pasalnya, masa jabatan 35 anggota DPRD Kota Mataram
periode 2009-2014 ini bakal segera berakhir sekitar dua bulan lagi. Keputusan
anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan kunker komisi ke Jakarta, Bekasi dan
Yogyakarta itu menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat.
Kunker
yang dilaksanakan dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan para wakil
rakyat Lingkar Selatan itu dinilai tidak relevan lagi. Kalaupun ada hasil atau
ilmu yang didapatkan dari kunker yang berlangsung selama lima hari itu, tidak
sedikit kalangan yang meragukan bahwa hasilnya bisa diimplementasikan di Kota
Mataram. Bagaimana tidak, selain tidak didampingi eksekutif dalam kunker itu, sepulang
dari kunker itupun mereka sudah ditunggu oleh pembahasan APBD Perubahan Kota
Mataram.
Lalu
kapan dan bagaimana tiga komisi itu akan mendesak eksekutif misalnya menerapkan
hal-hal positif yang didapatnya selama kunker ke tiga daerah berbeda. Memang,
kunjungan kerja komisi-komisi itu merupakan kunjungan terakhir. Namun ada kesan
aji mumpung bahkan penilaian Dewan tidak peka dengan kondisi masyarakat yang
masih banyak hidup dalam ekonomi yang serba kekurangan.
Sementara
di sisi lain, para anggota Dewan tanpa sungkan menggunakan uang rakyat untuk
kepentingan kunker. Masyarakatpun sebetulnya tidak mempersoalkan kunker itu.
Sepanjang bisa meningkatkan kapasitas anggota Dewan dan yang terpenting
hasilnya bisa diterapkan di Kota Mataram. Sebab, percuma saja Dewan melakukan
kunker kalau toh hasilnya hanya sekadar menjadi ‘’buku saku’’ tanpa
implementasi yang jelas.
Selama
ini, kunker yang dilakukan anggota Dewan justru sarat kesan ‘’jalan-jalan’’
ketimbang benar-benar serius ingin mendapat ilmu dari daerah yang
dikunjunginya. Tatap muka atau dialog dengan Pemda atau Dewan dari daerah yang
dikunjunginya berlangsung sekitar 1 sampai 2 jam. Selebihnya, banyak yang
memanfaatkannya untuk jalan-jalan mencari oleh-oleh untuk keluarganya.
Memang
tidak semua anggota Dewan ikut dalam kunker tersebut. Tetapi rasio antara Dewan
yang tidak berangkat dengan yang doyan kunker sangat jauh berbeda. Sebab, yang
tidak berangkat kunker hanya beberapa orang saja. Mental wakil rakyat kita yang
memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, cukup memprihatinkan. Meskipun
misalnya sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah, bukan tidak mungkin agenda
kunker itu dibatalkan.
Sayangnya,
sangat jarang sekali Dewan di seluruh Indonesia membatalkan kunker. Sebaliknya,
mereka akan memanfaatkan jadwal semaksimal mungkin untuk melaksanakan kunker
tersebut. Kini masyarakat hanya bisa menunggu hasil nyata dari kunker yang
menyedot anggaran daerah tersebut. (*)
Komentar