 |
| Lalu Suriadi |
MASIH
tingginya angka pengangguran di Kota Mataram, menjadi sorotan kalangan DPRD
Kota Mataram. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram yang juga anggota Fraksi
PAN, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB,
mengungkapkan, tingginya angka pengangguran di Kota Mataram, tidak saja karena
lambannya program Pemkot Mataram, tapi juga adanya intervesi dari beberapa
program nasional.
Seperti
naiknya gaji pegawai negeri dan kurs rupiah yang begitu lemah. ‘’Itukan akan
berdampak pada daya beli masyarakat. Sehingga inilah yang menyebabkan
meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran,’’ terangnya. Untuk itu, Suriadi
meminta program pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan.
Selain
bantuan modal, juga penting menyaluran bantuan program PER supaya tercipta
wirausaha baru sebagai jawaban atas tingginya angka pengangguran di Mataram. ‘’Kita
harapkan ada langkah perubahan,’’ cetusnya. Namun, sebetulnya dari program PER
yang telah dianggarkan tahun ini, sudah mampu mengcover 90 persen pengangguran.
Tetapi,
sambung Suriadi, kadang-kadang karena adanya program dari pusat membuat
masyarakat yang tadinya sudah mulai sejahtera, kembali menjadi miskin bahkan
menjadi pengangguran. Menurutnya, salah satu pemicu bertambahnya jumlah
pengangguran di Kota Mataram, lantaran pertumbuhan penduduk tinggi, tidak
disertai dengan peluang kerja yang memadai.
Selain
itu, tingkat kelulusan tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Hal ini
terlihat dari tingginya angka pengangguran yang didominasi oleh pengangguran
terdidik. Misalnya lulusan sarjana yang dinilai kerap memilih jurusan yang
keliru. ‘’Kadang-kadang program studi yang dipilih tidak sesuai dengan
kualifikasi yang ada di dunia kerja,’’ imbuh Suriadi.
Terkait
PER, lanjut Suriadi, sebenarnya merupakan program yang cukup ideal dalam
mengatasi malasah kemiskinan dan pengangguran di Kota Mataram. Hanya saja,
memang ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, seperti kurs rupiah
melemah, kenaikan gaji pegawai negeri dan dampak dari ekonomi global. Belum lagi
lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan kuliah, berpotensi juga menjadi
pengangguran. Hal itu jelas akan menjadi beban baru bagi Pemkot Mataram.
Karenanya,
Suriadi menegasan bahwa program PER yang telah dicanangkan melalui RPJMD harus
betul-betul dikawal agar tidak salah sasaran. (fit)
Komentar