Anjal Masih Banyak Berkeliaran
Mataram
(Suara NTB) –
Sejumlah
upaya yang dilakukan Pemkot Mataram untuk meminimalisir jumlah anjal, nampaknya
belum sesuai harapan. Kenyataannya, masih banyak anjal yang berkeliaran. ‘’Saya
minta Kepala Disosnakertrans jangan membela dirilah. Saya lihat sendiri kok, sepulang tarawih masih banyak anjal
yang berkelaran di jalan,’’ terang anggota Komisi II DPRD Kota Mataram Misban
Ratmaji yang menghubungi Suara NTB,
Kamis (10/7) kemarin
Bahkan,
Misban mengaku sempat menanyakan asal usul anjal tersebut. Ia meminta, Kepala
Disosnakertrans lebih sering turun ke lapangan, sehingga mengetahui kondisi
senyatanya. Ia menyayangkan pos pantau yang telah dibangun di sejumlah
perempatan yang ada di Kota Mataram, tidak difungsikan secara kontinyu.
‘’Seharusnya pos pantau itu jangan difungsikan jam-jaman tapi terus menerus,’’
pintanya.
Sebelumnya
Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, Ahsanul Khalik menegaskan, persoalan
anjal, gepeng dan pengemis tidak bisa dilihat secara sepintas, melainkan harus
dilihat dari seluruh aspek dan perlu formulasi. Kendati demikian, Khalik tidak
memungkiri kalau pos pantau di pagi hari tidak dijaga oleh Tagana. Hal tersebut
memiliki alasan, karena sebagian besar petugas atau tagana memiliki
tanggungjawab atau bekerja di instansi lain. Kedua, memang kurangnya personel
dan anggaran penguatan pos pantau. Terakhir, pihaknya mengevaluasi pola – pola
anjal yang menghindari pos pantau.
Pengajuan
anggaran pada APBD Perubahan khusus penanganan anak jalanan, pengemis dan
gepeng di Mataram senilai Rp 100 juta pertahun, berbanding terbalik dengan
harapan yang ada. Pasalnya, realisasi anggaran hanya Rp 25 juta pertahun. Disosnakertrans
kewalahan merincikan peruntukan anggaran tersebut.
Diakui,
pihaknya sudah bekerja selama lima bulan untuk penanganan anak jalanan, gepeng
dan pengemis tanpa ada anggaran sedikitpun. Kendati demikian, dia mengklaim
bahwa anggaran tidak menjadi persoalan atau halangan untuk bekerja sesuai
dengan tugas dan tanggungjawab. “Sudah lima bulan kita bekerja, memang tidak
ada anggaran,” akunya.
Kondisi
tersebut langsung ditanggapi Sekda Kota Mataram, sehingga langsung
mendisposisikan penganggaran pada APBD Perubahan. Kenyataannya, dari
perencanaan Rp 100 juta yang diusulkan, pihaknya hanya mendapatkan Rp 25 juta
untuk penanganan anjal, gepeng dan pengemis. Dengan proporsi anggaran tersebut,
pihaknya merasa kesulitan untuk merincikan anggaran yang hanya Rp 25 juta. Dari
pos anggaran yang direncanakan dirincikan Khalik, khusus petugas piket 30 orang
diberikan upah Rp 30 ribu perhari, razia khusus dengan polisi dan Pol PP, biaya
patroli, silaturahmi ke rumah anjal, membayar kepala lingkungan khusus memantau
anjal di lingkungannya Rp 300 perbulan. Artinya, anggaran tersebut sangat minim
melihat perencanaan dan tugas yang ada. (fit/cem)
Komentar