BANYAKNYA PJU (Penerangan Jalan Umum)
yang mati, menjadi sorotan kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram. Anggota
Komisi III DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., kepada Suara NTB di Mataram mengatakan, PJU merupakan hak masyarakat.
''Karena masyarakat sudah memberikan sumbangsih lewat rekening listrik dan
masyarakat berhak untuk itu,'' tuturnya.
Karenanya, pemerintah dalam hal ini
wajib melayani masyarakat. ''Masyarakat tidak menuntut terlalu besar kok,'' imbuhnya. Lagipula Kadis
Pertamanan Kota Mataram memiliki visi membuat Kota Mataram terang benderang.
Menurut politisi Partai Gerindra ini akan mubazir anggaran besar yang diberikan
kepada Pertamanan, kalau toh kondisinya
masih seperti sekarang ini.
Dewan, kata Muhtar, mendorong Dinas
Pertamanan melakukan meterisasi. Karena, saat ini PJU dalam keadaan menyala
maupun mati, tetap dibayar. Padahal, di daerah lain, penanganan PJU tidak
sesulit di Mataram. ''Malah daerah lain sampai surplus tapi kita nombok
terus,'' keluhnya. Untuk itu dia meminta, Pertamanan mengatur manajemen PJU.
Artinya bagaimana visi menjadikan Mataram terang benderang terwujud, tapi di sisi
lain tidak membebani APBD.
Sebab, dengan anggaran besar yang
dikeluarkan untuk PJU, ternyata masih banyak masyarakat yang belum menikmati
penerangan jalan. Hal ini menggambarkan kalau pemerintah belum memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat. Muhtar mendesak Dinas Pertamanan Kota
Mataram meminta data riil jumlah pemakaian PJU di Mataram kepada PLN.
Menurut dia, selama meterisasi itu
belum terlaksana, akan terus menjadi pertanyaan, bahkan bagi Dewan periode
berikutnya. Meterisasi ini harus menjadi program prioritas guna menuntaskan
persoalan PJU. Untuk mendapatkan data yang valid, pendataan meterisasi ini,
sebaiknya melibatkan unsur pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat, yakni kepala lingkungan. Dewan tidak mempersoalkan
kalaupun misalnya pendataan itu dilakukan secara manual.
Muhtar berharap Kota Mataram bisa
menjadi barometer penanganan PJU di NTB. ‘’Supaya PJU ini tidak terus-terusan
menjadi beban APBD,’’ katanya. Ia meminta Dinas Pertamanan merumuskan manajemen
yang tepat supaya masyarakat tetap terlayani. ‘’Dan tidak hanya terang di
jalan-jalan besar saja, tapi juga sampai lingkungan. (fit)
Komentar