SERAPAN
anggaran Dinas PU Kota Mataram yang hanya mencapai 11 persen, cukup
mengecewakan. Pasalnya, sebagai salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
dengan anggaran terbesar, serapan anggaran ternyata hanya sekitar 11 persen dalam
triwulan kedua.
Meskipun
Kepala Bagian (Kabag) APP (Administrasi dan Pengendalian Pembangunan) Setda
Kota Mataram, Rudi Suryawan mengklaim minimnya capaian Dinas PU, lantaran
pinjaman daerah di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sebesar Rp 60 miliar, belum
terealisasi, disamping sebab-sebab lainnya. Penyebab lainnya atas minimnya
serapan anggaran sebagaimana diakui Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H.
Mahmuddin Tura karena banyaknya proyek fisik yang belum dimulai.
Banyaknya
proyek yang belum dimulai lantaran pembaharuan SBU (Sertifikasi Badan Usaha).
Selama SBU belum ada, kontrak belum bisa dilaksanakan. Sehingga kegiatan fisik
baru bisa dilaksanakan pada Bulan Juli ini. Dalam setiap evaluasi serapan
anggaran SKPD, hampir tidak pernah nihil SKPD dengan capaian-capaian yang
mengecewakan.
Lepas
dari alasan yang diungkapkan Kepala Dinas PU Kota Mataram, fenomena serapan
anggaran yang rendah ini seolah sudah menjadi tradisi. Mestinya, hal-hal yang
kurang baik seperti rendahnya serapan anggaran jangan menjadi ‘’tradisi’’
setiap tahun. Apalagi Kepala Dinas PU Kota Mataram mengakui, bahwa serapan
anggaran yang rendah di SKPD yang dipimpinnya bukan terjadi kali ini saja.
Karena
hal ini terus berulang setiap tahun, sementinya ada langkah antisipasi yang
dilakukan masing-masing SKPD lingkup Pemkot Mataram. sayangnya, sampai sejauh
ini, pola-pola lama dalam penanganan proyek fisik masih dipertahankan. Padahal,
hal ini sering menjadi sorotan legislatif. Bahkan disebut-sebut proyek fisik di
Kota Mataram dikerjakan dalam rentang waktu yang berpotensi mengurangi kualitas
pekerjaan karena waktu yang mepet.
Seharusnya,
SKPD bisa lebih cerdas dalam menterjemahkan percepatan pembangunan yang kerap
disuarakan kepala daerah dalam berbagai kesempatan. Sebab, jika keliru memaknai
maksud dan tujuan program percepatan pembangunan, bukan tidak mungkin
program-program pendukung yang diciptakan masing-masing SKPD juga akan keliru.
Sekda
selaku pembantu Walikota dan Wakil Walikota harus cepat tanggap atas kondisi
yang tengah berlangsug. Misalnya seperti saat ini, sejumlah SKPD seperti
dilansir bagian APP Setda Kota Mataram, serapan
anggarannya masih rendah. Bahkan diantara semua SKPD yang ada, Dinas PU
Kota Mataram disebut-sebut SKPD dengan serapan paling sedikit. Hal ini harus segera
disikapi oleh Sekda dengan memanggil pimpinan SKPD bersangkutan.
Sekda
sesering mungkin melakukan evaluasi terhadap program yang dibuat masing-masing
SKPD berikut anggaran yang dibutuhkan. Manakala ada SKPD yang capaiannya
dibawah standar, maka harus langkah lebih lanjut. Mencari tahu penyebabnya dan
menyiapkan solusinya agar tahun berikutnya, hal itu tak lagi menjadi persoalan.
(*)
Komentar