DPRD
Kota Mataram sangat menyayangkan rendahnya serapan anggaran Dinas PU Kota
Mataram yang hanya 11 persen hingga triwulan kedua dalam tahun 2014 ini.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI mengkritisi hal
tersebut. ‘’Inilah pentingnya PU menyampaikan ke publik tentang serapan itu,’’
ujarnya. Penyampaian kepada publik tidak lain dalam rangka untuk mengevaluasi
sejauh mana serapan itu dan langkah penanganannya ke depan.
Mestinya,
kalau sudah memasuki bulan Juli, serapan anggaran harus sudah mencapai minimal 50
persen. Ia menyayangkan sebab minimnya serapan itu, salah satunya karena belum
ada realisasi dari pinjaman daerah di PIP sebesar Rp 60 miliar. Pasalnya, dari
awal Dewan sudah mengingatkan terkait pinjaman daerah di PIP yang terkesan
belum ada kepastian.
Menurut
Ketua Fraksi PKS ini, seharusnya tidak cairnya pinjaman daerah tersebut, diantisipasi
dari awal. Antisipasipun, lanjutnya, harus dengan program. ‘’Jangan programnya
diperbanyak tapi dananya tidak ada,’’ cetusnya. Ahmad Tauhid lebih setuju Dinas
PU Kota Mataram merencanakan program sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
Hal
ini, sambung Ahmad Tauhid merupakan capaian yang kurang baik. ‘’Ini prestasi
kurang bagus, enam bulan berjalan hanya 11 persen,’’ sesalnya. Ia menyayangkan
rendahnya serapan anggaran Dinas PU Kota Mataram ternyata tidak hanya terjadi
tahun ini saja, melainkan di tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, selama ini Dinas PU menjadi salah satu SKPD dengan
alokasi anggaran terbesar dan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
‘’PU
ini kan programnya berkaitan dengan sarana dan prasarana kota,’’ katanya.
Program ini sudah pasti sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Sehingga, kalau
serapan minim, sementara anggaran yang parkir di sana besar, tentu menjadi
sangat mubazir. Serapan anggaran yang minim, saran Ahmad Tauhid, harus menjadi
bahan pertimbangan Walikota Mataram untuk mengevaluasi kinerja jajarannya.
Komentar