 |
KALANGAN
DPRD Kota Mataram mengkritisi penataan taman-taman kota yang dibuat terbuka.
Seperti di Taman Malomba dan Taman Jangkar Ampenan. Anggota Komisi III DPRD
Kota Mataram, Muhtar, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (16/7)
kemarin mengatakan, sebetulnya pihaknya mengapresiasi program Dinas Pertamanan
Kota Mataram yang berkomitmen ingin membuat Mataram terang benderang dan
berbunga.
Hanya
saja, Muhtar mengaku tidak sependapat dengan dibukanya Taman Malomba. ''Kalau dibuka
gitu, tidak bisa baik karena terlalu bebas'' ujarnya. Menurut politisi Partai
Gerindra ini, model taman yang terbuka seperti Taman Malomba memerlukan tingkat
kesadaran masyarakat yang tinggi. Sementara kondisi masyarakat khususnya di
Ampenan, belum menunjang ke arah sana.
Kalau
ada pagar pembatas, lanjut Muhtar, setidaknya masyarakat akan mengerti bahwa
dilarang melakukan aktivitas di dalam taman. ''Jangan sampai sudah dibuat taman
mahal-mahal, malah tidak dirawat,'' imbuhnya. Terkait hal ini, Muhtar mengaku
telah menghubungi Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram guna mempertanyakan
penataan taman Malomba.
Bahkan
Muhtar telah menyarankan kepada Dinas Pertamanan Kota Mataram untuk
mengembalikan fungsi pagar pembatas di Taman Malomba dan taman Jangkar Ampenan.
Namun hal itu, katanya masih akan dikaji terlebih dahulu. Pemasangan pagar
pembatas bukan membatasi masyarakat untuk menikmati keindahan taman. ‘’Pemasangan
pagar pembatas it hanya demi kemanan saja,’’ imbuhnya.
Ia
menilai konsep taman yang lama dengan pagar pembatas lebih baik dari yang ada
saat ini. Muhtar juga mengkritisi keberadaan PKL yang berjualan di dalam taman.
Jika dibiarkan berlanjut, ia khawatir fungsi taman di Mataram lambat laun akan
bergeser. ‘’Sebaiknya PKL disiapkan tempat berjualan di luar taman,’’ katanya
sembari menyarankan Dinas Pertamanan Kota Mataram menggencarkan sosialisasi
fungsi taman kepada masyarakat. (fit)
Komentar