Masih Bergantung pada Pusat


MASIH tingginya ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat mendapat tanggapan dari anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Muchlis. Meski tidak merata namun kondisi ini banyak dialami kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Mataram.

Kepada wartawan di Kantor Walikota Mataram, Ahmad Muchlis mengatakan, kemandirian suatu daerah, sangat penting. Meskipun PAD terus bergerak maju. Ia mencontohkan, Kabupaten Sangata di Kalimantan Timur mendapat dana perimbangan dari hasil buminya. ‘’Di Kaltim, satu kabupaten yang warganya kayak kita gayanya di sini, sudah punya dana Rp 3 triliun APBDnya. Termasuk PADnya. Jadi include di sana,’’ terangnya.

Sementara di daerah ini, provinsi saja APBDnya baru mencapai Rp 3 triliun lebih. ‘’Kalau kita dengan gaya yang seperti ini, sudah sangat mewah kota kita, saya yakin dengan pemerintahan kita,’’ imbuhnya. Karenanya, ia meminta Pemkot Mataram tidak terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah pusat.

Tetapi memang di satu sisi, dana pusat itu merupakan kewajiban pemerintah pusat yang harus memperhatikan daerah dari segala sisi. ‘’Kita itu harus membersihkan diri dari rasa menggantung diri ke atas itu,’’ imbaunya. Bahkan, pihaknya, sambung politisi pks ini, pernah menyampaikan kalau penganggaran di pusat tetap dengan pola seperti sekarang ini, kondisi daerah akan tetap seperti ini.

‘’Jadi tidak akan maju-maju kita,’ cetusnya. Apalagi postur APBD Kota Mataram 60:40. Dimana 60 persen berasal dari dana pusat dan 40 persen dari daerah. Itupun, sambung dia, kebanyakan untuk gaji pegawai. ‘’Nah sekarang bagaimana itu bisa dibalik. Kalau belum bisa dibalik pelan-pelanlah merangkak, mulai dari 45 mungkin tahun depan 50, baru bisa pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota maupun provinsi berencana lebih baik,’’ pungkasnya.

Ahmad Muchlis yakin hal itu bisa terjadi. Pasalnya, dalam beberapa tahun belakangan ini saja, perkembangan Kota Mataram dinilai sangat signifikan. ‘’Apalagi postur anggarannya di balik. Tapi tentu itu harus dari sana. Kita harapkan kebijakan pemerintah pusat seperti itu,’’ katanya. Seperti diketahui dana perimbangan dari pemerintah pusat mencapai Rp 600 miliar lebih, sementara PAD Kota Mataram hanya Rp 119 miliar lebih. (fit)

Komentar